Network
PRIANGANTIMURNEWS - Setelah berganti Presiden dari tahun ke tahun semuanya Sama saja dari era orde lama orde baru reformasi hingga sekarang di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sama saja gebrakan yang lebih banyak lagi kebijakan aneh yang lahir kontroversial hingga dianggap merugikan negara.
Masih ingat undang-undang Cipta Kerja diprotes sana-sini oleh banyak pihak tetap aja disahkan pada tanggal 5 Oktober 3 hari lebih cepat dari jadwal pengesahan banyak pasal yang dikritisi.
Izin lingkungan dihilangkan berganti perizinan berusaha sanksi hukum terhadap pelanggaran di isu lingkungan juga melemah konsorsium pembaharuan Ria menyebutkan waktu pengelolaan lahan menjadi 90 tahun lalu akan ada Bank tanah bentukan pemerintah demi mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan bisnis,
Artinya praktik mafia tanah konflik agraria dan perampasan semakin mudah laman aliansi masyarakat adat Nusantara pun ikut memaparkan bahwa sedari awal RUU ini sudah bermasalah.
Karena perumusannya sendiri tidak mengikutkan unsur-unsur masyarakat adat Satgas Omnibus law hanya berisi unsur pemerintah pengusaha dan perguruan tinggi.
Dikutip priangantimurnews.com dari Youtube Daftar Populer, Didapatkan 12 permasalahan yang ada dalam Omnibus Law Cipta kerja salah satunya uang pesangon 32 kali dikurangi menjadi 25 kali UMP UMK dan umsk dihapus sedangkan UMK ditetapkan bersyarat diatur oleh pemerintah upah akan dibayar satuan waktu dan hak cuti berpotensi tidak lagi berikan,
Lalu karyawan kontrak tidak lagi berbatas waktu dan perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak saking bermasalahnya warga pun memplesetkan nya menjadi UU cilaka.
Belum lagi yang naskah yang beredar sebanyak 1035 halaman yang disodorkan pas pengesahan berjumlah 812 halaman enggak transparan dan gak pedulian terhadap masukan dari kritikan warga.
