Network
PRIANGANTIMURNEWS - Perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru sudah masuk dalam tahap pengerjaan awal, dimana pada tahap ini pekerja sedang membangun hunian.
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan hunian tersebut sudah berlangsung sejak 7 Desember 2022 dengan penyelesaian waktu selama 550 hari kalender dan pekerjaan ditargetkan akan selesai pada Juni 2024.
Iwan Suprijanto, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan membuat alokasi anggaran penyediaan hunian IKN mencapai besaran Rp. 537,1 miliar pada tahun 2023.
Baca Juga: Tak Terima Uangnya Dibobol Tukang Becak Senilai 345 Juta, Muin Siap Tuntut BCA
Dimana Iwan menyampaikan bahwa anggaran untuk penyediaan hunian di IKN tersebut, ditujukan untuk hunian para pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Januari 2023.
Iwan menyampaikan bahwa, terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada tahun 2022 yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp337,1 miliar, ujarnya.
Iwan juga menyampaikan perihal perkara hunian pekerja konstruksi, akan diselesaikan dalam kurun waktu dekat yang teralokasi anggarannya sebesar Rp 200 miliar.
Baca Juga: Bayi yang Diberi Kopi Saset Dikomentari Presiden Jokowi, Kapolri Dapat Pujian
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tersebut sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa pembangunan sekitar 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) akan siap untuk dimulai.
Dimana setidaknya dari 36 unit rumah jabatan Menteri tersebut akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).
Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pihaknya akan benar-benar berusaha agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan lancar di lapangan.
Juga mengawali jadwal pekerjaan pembangunan sesuai rencana yang telah ditentukan, dan menjamin hasil pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas.
Baca Juga: Demo Perangkat Desa di Gedung DPR, Warganet Malah Menyoroti Hal Ini
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut sebagai penyedia jasa oleh Kementerian PUPR.
Sementara untuk Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN, dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero), PT.Indah Karya (Persero) dan PT. Surya Perkasa Raya KSO.***
