Network
Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.
“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia,” kata LaNyalla yang juga ketua dewan penasehat KADIN Jawa Timur itu.
Masih menurut LaNyalla, dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar hutang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).
Baca Juga: Inilah 7 Visi dan Misi dari La Nyala Mattaliti Calon Ketua Umum PSSI Periode 2023 - 2027!
“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” pungkas alumni teknik Universitas Brawijaya Malang itu.***
