Network
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah saran untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Baca Juga: Sandiaga Bersilaturahmi ke Menhan, Netizen Minta Prabowo Legowo Dukung Anies-Sandi
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa wilayah untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).
Usulan itu menuai tanggapan yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menolak menolak saran dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tetapi ia menyebut saran tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Setelah usulan tersebut menimbulkan pro-kontra, pada Senin (5/6), Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup.***
