Network
Sementara itu, masa transisi akan berlangsung sekitar tiga tahun untuk daerah-daerah 3T, dengan batas akhir paling lambat pada tahun ajaran 2027-2028 untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
Iwan Syahril, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak di Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Menengah di Kemendikbud Ristek, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan dukungan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama dalam membantu sekolah dengan guru di berbagai komunitas belajar.
Baca Juga: Soal-Soal AKM dapat Dipelajari, Kemendikbud sudah Sediakan
Dia mengatakan, "Ini menjadi dorongan bagi pemda untuk mempercepat penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh sekolah. Pemda juga bisa berkolaborasi satu sama lain."
Nunuk Suryani, Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud Ristek, mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong kepala sekolah untuk siap dalam menerapkan Kurikulum Merdeka pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Kami menggunakan UPT untuk memberikan dukungan kepada kepala sekolah pada komisi belajar supaya mereka lebih siap. Ini lebih ke arah pendampingan terhadap kepala sekolah," katanya.
Baca Juga: Mahasiswa Tidak Dapat Jatah Prakerja, Cara Daftar Bantuan UKT Kemendikbud Ristek
Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemendikbud Ristek, menambahkan bahwa Kurikulum Merdeka akan mempermudah pendidikan vokasional karena memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan industri mitra.
"Kurikulum Merdeka memudahkan sekolah dan guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan industri mitra. Ini memungkinkan untuk mendengarkan dan mengadopsi kebutuhan industri yang dilayani," ujarnya.***
