PRIANGANTIMURNEWS- Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi masyarakat akan ancaman gempa bumi & tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa.
Demikian disampaikan Dwikora Karnawati pada kegiatan Sekolah Lapang Gempa bumi (SLG) diadakan selama dua hari mulai 27 – 28 Juli 2022.
Ia menjelaskan bahwa, Cilacap yg berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia.
Baca Juga: RANS Nusantara FC Resmikan Tiga Pemain Baru, Satu Eks Borussia Dortmund
Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dlm tumbukan lempeng tersebut.
Dwikorita menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan.
Kapan waktu terjadinya, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini blm ada satupun teknologi yg mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.
Baca Juga: Jokowi Turun Tangan, Misteri Kematian Brigadir J Mulai Terungkap?
Ia mengatakan dari hal tsb menjadi pijakan utk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.
Sehingga, nantinya diharapkan pemerintah & masyarakat sudah siap & tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan & kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri/kelompok.
Dari SLG ini, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi & tsunami di daerah pelaksanaan bersama BNPB/BPBD dan multi pihak, sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami (Tsunami Ready Community) utk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
Baca Juga: Profil Biodata Mutiara Annisa Baswedan Putri Sulung Gubernur DKI Jakarta
BMKG jg membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan yang bertujuan sebagai acuan pemerintah daerah dlm menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di daerahnya.***