Network
PRIANGANTIMURNEWS - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai wilayah terjadi masalah, tak terkecuali juga terjadi di Tasikmalaya.
Sumber pemasalahan menurut kabar yang beredar akibat tidak transparannya Kantor Pos Tasikmalaya sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut.
Kantor Pos dipandang tidak transparan dalam penyaluran BPNT tersebut. "Kita menuntut Kantor Pos yang membuat gaduh masyarakat dalam penyaluran BPNT yang dipandang tidak transparan." kata Koordinator Arip Muztabasani saat melakukan audiensi dengan Kantor Pos di DPRD Kota Tasikmalaya Selasa 15 Maret 2022.
Baca Juga: Viral! Seorang Perempuan Bakar Bendera Merah Putih, Sebuah Bentuk Penghinaan Negara
Dalam audensi antara Karang Taruna dengan Kantor Pos sempat tegang karena kantor Pos tidak bisa memberikan bukti data transparansi penyaluran BPNT yang diminta oleh pihak Karang Taruna.
Menurut Arip, tuntutan kita ini belum ditanggapi secara kongkret, jadi diagendakan pertemuan kedua. Tapi kalau di agenda pertemuan kedua tidak mendapatkan data atau tidak dapat kejelasan secara spesifik dari pihak pos, kita akan melanjutkan tuntutan yang sekarang di tanda tangani oleh Pos dan saksi juga.
"Tapi apabila nanti di pertemuan kedua pihak pos bisa menjelaskan secara spesifik, kami bisa merumuskan lagi tuntutannya."ujarnya.
Baca Juga: Akui Kesalahannya, Doni Salmanan Akhirnya Minta Maaf, Dan Berharap Hukumannya Diringankan
Dalam tuntutan ini, jika pihak pos tidak bisa menjelaskan, kami meminta kepada pihak PT Pos Indonesia untuk mencopot Kepala Kantor Pos Kota Tasikmalaya atas dasar carut marutnya dalam manajerial penyaluran BPNT.
Kami juga memohon pihak kantor pos untuk meminta maaf kepada karang taruna se Kota Tasikmalaya di media massa atau pun di media online.
