Network
PRIANGANTIMURNEWS - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktifis melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Tasikmalaya Selasa 8 Maret 2022.
Aksi dilakukan berkaitan dengan penyaluan bansos sembako BPNT yang dinilai ada pelanggaran secara sistematis yang diduga dilakukan oleh pelaksana kebijakan.
Terpantau, para pelaku aksi unjukrasa membentang spanduk yang bertuliskan, kantor ini disegel rakyat suplayer, Tikor, PT Pos dalam penjahat. Catur marut BPNT, Rakyat miskin jadi Korban.
Dalam orasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa: Walikota Tasikmalaya, Sekda dan dinas terkait harus bertanggung jawab atas carut marut BPNT, Rakyat miskin jadi Korban.
"Penyaluran BPNT diduga ada permainan di belakang layar yang diduga dilakukan oleh sekelompok kecil."kata Irfan Nawawi dalam orasinya seperti dikutip priangantimurnews.pikiran-
Diduga permainan oleh sekelompok orang, tentunya sangat merugikan masyarakat Kota Tasikmalaya.
Harusnya dinas terkait menjalankan amanah yang dititip oleh masyarakat dan menegakan keadilan untuk kepentingan masyarakat. Teryata di lapangan tidak seperti Itu.
Fakta penyaluran BPNT di kelurahan kelurahan dengan jumlah nominal 600 ribu akan tetapi uang tersebut harus di belikan bahan pokok.
"ironisnya kalau tidak dibelikan maka selanjutnya tidak diberikan bantuan lagi."ujarnnya.
Sementara, aturan dibuat bukan dijalankan akan tetapi dipakai sebagai tameng untuk membodohi masyarakat yang menjadi alat permainan.
"Mana hati nurani pemerintah atau dinas terkait kepada masyarakat. Kami banyak bukti kecurangan yang terjadi di lapangan yang akan kami jadikan bahan untuk dilaporkan kepada APH."ujarnya.
Sementara itu diungkapkan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Drs. H. Tedi Setiadi,M.Pd mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian yang begitu besar atas program BPNT di Kota Tasikmalaya.
"Aspirasi dari teman-teman nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan."ujarnya.
Kadis KUMKM dan Indag HM. Firmansyah, SH.,MH, menyebut, aspirasi yang disampaikan akan disampaikan langsung hari ini kepada Pak Wali atas masalah ini.
"Saya meminta kepada adik-adik sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, kantor ini milik kita bersama bukan hanya milik pegawai pemkot saja."ujarnya.
Jadi dengan dilakukan penyegelan khawatir akan mengganggu pelayanan publik, gak apa-apa kalau hanya secara simbolis tetapi setelahnya akan saya buka.***
