Network
PRIANGANTIMURNEWS- Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tasikmalaya kembali melakukan audensi menyampaikan dua poin penting.
Dua poin penting dalam audensi di tujukan ke Inspektorat dan DPRD Kota Tasikmalaya. Sebelumnya KAMMI juga telah melakukan audensi dengan DPRD menyampaikan 5 poin yang di anggap penting.
5 poin penting tersebut baik secara nasional mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), pemilu termasuk perpanjangan jabatan presiden termasuk isu lokal tentang kemiskinan.
Baca Juga: Tregedi Subang Hari Ini: Bicara Soal Anjing Pelacak
Ketua KAMMI Tasikmalaya, Nandang Kurniadi menyebut ini audensi yang ke dua kalinya setelah audensi pertama dilakukan menyampaikan 5 poin.
Kini kami melakukan kembali audensi dengan isu atau poin yang berbeda. Audensi sebelumnya menyampaikan 5 poin. Hari ini kita menyampaikan 2 poin yang termasuk poin untuk di tanggapi.
Dua poin penting ini masuk pada program kinerja dimasa pemerintahan Budi sedang menjabat dan kini program lanjutan ya pindah ke tangan pak Yusuf.
Seyogyanya, dasa pemerintahan Budi dan Yusuf banyak program terlaksana, namun tidak tuntas masih menggantung seperti halnya program penanggulangan kemiskinan, jelas ini dianggap tidak maksimal.
Makanya dalam 2 poin ini kami sampaikan ke DPRD dan Inspektorat, agar DPRD turut mengawal dengan baik sehingga melahirkan hasil kinerja yang baik.
Baca Juga: 5 Couple Drama Korea yang Berakhir Tragis
Dua poin tersebut diantaranya:
1.Meminta kepada isnfektorat untuk melakukan audit kinerja dengan format BPKPD
2. Meminta DPRD untuk mebentuk pansus hasil audit kinerja.
Dua poin penting yang di sampaikan diatas itu sudah termasuk pada rancangan setrategi RPJMD di pemerintahan Budi dan Yusuf.
"Kami menilai Budi dan Yusuf jauh dari kata berhasil. Kami melihat program ini hanya sebatas terlaksana, namun jauh dari output yang diharapkan, sehingga isu strategis di Kota Tasikmalaya tidak tersampaikan secara ril."ujarnya.
Baca Juga: Download 15 Twibbon Terbaik Hari Kartini 2022 di Sini!
Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP menyebut, kita terima usulan dua poin penting dari KAMMI yang merupakan aspirasi masyarakat terkait kinerja pemerintah dan perangkatnya.
Dalam penyampaian dua poin yang di mediasi oleh DPRD. Asvirasinya di dengar langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda), dan pihak terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena ada korelasi dengan sistem merit dengan manajemen kepegawaian.
"Selain itu, KAMMI juga penyampaian program dengan visi misi Kepala Daerah pasangan Budi Yusuf. Yang kini di lanjut oleh pak Yusuf karena Budi tersandung dengan kasus masalah hukum."ujar, Dede kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com Rabu 20 April 2022.
Baca Juga: Pioli Tak Terima Gol AC Milan Dianulir
Memang kita tahu dari berbagai program yang telah di gulirkan termasuk angka kemiskinan masih jauh dari kata berhasil terutama angka kemiskinan, kemudian masalah penggunaan anggaran untuk mengatasi kemiskinan.
"Kita juga tahu APBD untuk menyelesaikan angka kemiskinan kita cenderung naik. Salah satu contoh di tahun 2021 13,13 persen, pedahal target di 2021 adalah 12,5 persen. Jelas ini menunjukan ada kenaikan melebihi dari target."ujarnya.
Kami berharap di akhir masa jabatan Wali Kota Yusuf angka kemiskinan bisa menurun di angka 12,5 atau 11,5 persen. Pada dasarnya kita dari DPRD turut mendorong apa yang di sampaikan oleh KAMMI.***
