Pemerintah Biden Resmi Menetapkan Myanmar Lakukan Genosida

PRIANGANTIMURNEWS– Militer Myanmar resmi ditetapkan telah melakukan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Rohingya oleh Pemerintah Biden, seperti yang dilansir CNN hari minggu 20 Maret 2022 dari salah seorang Pejabat AS kepada CNN. Senin, 21 Maret 2022.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengumumkan secara terbuka tekad tersebut, yang telah diadvokasi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia selama bertahun-tahun, di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, DC, pada hari Senin.

Reuters pertama kali melaporkan pengakuan pemerintah atas genosida.

Baca Juga: Jadwal TV RCTI Hari Ini Selasa, 22 Maret 2022: Ada Ikatan Cinta, Aku Bukan Wanita Pilihan dan Amanah Wali

Sampai sekarang, AS telah berhenti menyatakan kekejaman - termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya sebagai genosida.

Kekerasan memaksa hampir satu juta orang untuk melarikan diri, dan PBB merekomendasikan bahwa pejabat tinggi militer menghadapi tuduhan genosida.

“Saya memuji pemerintahan Biden karena akhirnya mengakui kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya sebagai genosida. Meskipun penentuan ini sudah lama tertunda, namun ini merupakan langkah yang kuat dan sangat penting dalam meminta pertanggungjawaban rezim brutal ini,” Senator Demokrat Jeff Merkley, seorang anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu.

Baca Juga: Mudah! Berikut Cara Jadikan Foto Tidak Blur, Pakai Situs Ini

Amerika, kata Demokrat Oregon, "harus memimpin dunia untuk memperjelas bahwa kekejaman seperti ini tidak akan pernah dibiarkan terkubur tanpa diketahui, di mana pun itu terjadi."

Sebuah laporan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis secara diam-diam pada tahun 2018 menemukan bahwa kekerasan terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara Myanmar adalah "ekstrem, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror penduduk dan mengusir penduduk Rohingya."

Departemen Luar Negeri telah memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi Min Aung Hlaing , atas peran mereka dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.***