Presiden Jokowi Mengakui ASEAN Tak Membuat Kemajuan Signifikan di Myanmar

PRIANGANTIMURNEWS - Presiden Jokowi mengakui bahwa ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) saat ini tidak membuat kemajuan signifikan pada konflik di negara Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 blok regional Asia, dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terus terang, implementasi Five-Point Consensus (5PCs) mengenai Myanmar yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021, belum mengalami kemajuan yang signifikan,” kata Jokowi pada pare pemimpin negara ASEAN.

 

Baca Juga: Tiktoker Bima Kembali Buat Heboh: Kini Kritik Presiden Jokowi yang Memakai Mercy ke Lampung

Dalam pertemuan KTT ASEAN yang dilaksanakan sejak 9 sampai 11 Mei 2023 di Indonesia, di Labuan Bajo, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kendati demikian, dirinya juga menyerukan dialog inklusif untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

 

Indonesia adalah Ketua ASEAN saat ini. Pasca kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 dan kasus pengungsi Rohingya, Myanmar tidak diundang untuk mengikuti KTT ASEAN.

 

Baca Juga: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Memalingkan Muka ketika Presiden Jokowi Ditanya Perkara Jalan Rusak

Akibatnya ASEAN harus kerepotan karena kudeta yang terjadi di negara tersebut.

Jokowi mengatakan para pemimpin ASEAN membahas dua isu utama, termasuk implementasi 5PC di Myanmar dan implementasi ASEAN Outlook di Asia-Pasifik yang lebih luas.

“Indonesia terus mengupayakan implementasi Five Points of Agreement dengan terus mendorong dialog inklusif," ujar Jokowi.

"menyerukan diakhirinya kekerasan, memfasilitasi penyelesaian penilaian kebutuhan bersama, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.” lanjutnya.

 

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Menpora dan Kepala BNPT, Ini Profil Dito Bimo dan Komjen Rycko Amelza Daniel

Dirinya juga menegaskan supaya Myanmar jangan menjadi akar masalah dari komunitas ASEAN.

“Meski begitu, isu Myanmar jangan sampai menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN,”

Pengambilalihan pemerintah oleh militer telah memicu protes massal di Myanmar sejak Februari 2021.

Pasukan junta tersebut membunuh lebih dari 1.500 orang dalam hanya karena perbedaan pendapat, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

5PC ASEAN meminta semua pihak di negara mayoritas Buddha agar ikut menghentikan kekerasan di Myanmar dan menahan diri sepenuhnya.

Di bawah 5PC, ASEAN juga memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana yang terjadi.

Sementara delegasi khusus ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke Myanmar, untuk bertemu dengan semua pihak terkait konflik Myanmar.

Dalam KTT ASEAN, para pemimpin Asia Tenggara juga mendukung kembalinya Rohingya secara sukarela dan bermartabat.

Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama di akhir KTT ke-42 oleh para pemimpin ASEAN.

"Menegaskan kembali dukungan berkelanjutan mereka, upaya Myanmar untuk menghadirkan perdamaian," ujar pernyataan bersama.

"Dan keharmonisan di antara berbagai komunitas terkait dan untuk mempromosikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Negara Bagian Rakhine," lanjutnya.

Myanmar dan Bangladesh tengah mengerjakan proses repatriasi pengungsi Rohingya.

Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mengadakan kunjungan diplomatik  pada tanggal 8 sampai 9 Maret 2023.

Banglades tampak memastikan kepulangan Rohingya yang aman, terjamin, dan bermartabat setelah keterlantaran mereka.

Komunitas Rohingya, bersama dengan pejabat dari Bangladesh melakukan perjalanan satu hari ke Myanmar minggu lalu.

 

Namun, anggota Rohingya telah menyatakan ketidaksenangannya atas persiapan di Negara Bagian Rakhine tersebut.

Pernyataan ASEAN mencatat bahwa Myanmar dan Bangladesh akan memulai repatriasi gelombang pertama lebih dari 1.000 orang terlantar.

Diverifikasi pada pertengahan Mei di bawah proyek percontohan, dan merencanakan repatriasi lebih dari 7.000 pengungsi pada akhir tahun 2023.

Namun, para pemimpin ASEAN menyatakan
kekhawatiran tentang dukungan pendanaan yang terbatas untuk orang-orang terlantar.

Menyerukan dukungan bersama dari mitra multisektor terkait untuk mencapai solusi yang tahan lama.***