PRIANGANTIMUR NEWS - Tahun 2021 Presiden Joko Widodo akan meluncurkan 6 jenis bantuan sosial (Bansos). Bansos ini untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian pascapandemi Covid-19.
Enam bantuan sosial yang akan diberikan Jokowi pada tahun 2021 meliputi Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), PKH, BST, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, hingga Diskon Listrik.
Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan anggaran di APBN tahun 2021 sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Berikut rinciannya:
Baca Juga: Tahun 2021, Tunjangan ASN Naik, Pegawai Terendah Terima Gaji Rp9-10 Juta per bulan
1. Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Anggaran yang sudah disiapkan sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Anggaran yang disiapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Baca Juga: Gisel Membuat Video Syur Akibat Pengaruh Minuman Keras
3. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Anggaran yang sudah disiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan (Januari, Februari, Maret, dan April).
4. Kartu Prakerja
Anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp10 triliun
Baca Juga: Pemerintah Hapus Pajak Mobil Baru, Presiden Telah Merestui
5. BLT Dana Desa
Anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp14,4 triliun
6. Diskon Listrik
Anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp3,78 triliun.
"Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyaluran Bansos Tahun 2021 seperti dikutip beritadiy di Istana Merdeka, Selasa, 29 Desember 2020.
Baca Juga: Sudah Lengkap, Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara Pencabulan yang Libatkan Oknum Kades
Presiden pun menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
Baca Juga: ABK Ngamuk, Kapal dari Pacitan Terdampar di Perairan Cibalong
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Berikutnya, Kepala Negara meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.
Baca Juga: KPU Pangandaran Raih Penghargaan dari KPU Jabar
Terakhir, Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.***