PRIANGANTIMURNEWS - Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi menegaskan pihak kepolisian tidak mewajibkab masyarakat langsung mengurus dan mengganti surat-surat berlalu lintas dampak dari pergantian sejumlah ruas jalan di Jakarta.
"Dari pihak Kepolisian tidak mewajibkan masyarakat langsung mengurus dan mengganti surat-surat berlalu lintas untuk perubahan nama jalan, melainkan masyarakat dapat mengurus pergantian data saat surat-surat tersebut akan habis masa berlakunya," katanya.
Menurutnya, pihaknya mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Pihaknya akan menyesuaikan data kendaraan.
Baca Juga: Akibat Volume Air Deras Jembatan di Kota Baru Ambruk
“Pada prinsipnya, kami akan mendukung seluruh kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan kami akan menyesuaikan data kendaraan," ujarnya.
Masyarakat yang terkena dampak tidak diwajibkan untuk mengganti STNK, namun data perubahan nama jalan yang akan disesuaikan oleh kepolisian.
"Selanjutnya, setelah tahun kelima, ketika masa STNK kendaraan telah habis, baru akan dilakukan penggantian PNBP yang berlaku seperti sekarang (prosesnya akan bertahap),” katanya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono, bahwa sertifikat atas tanah dengan dokumen lama masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin mengubah ke nama jalan yang baru pada surat-surat tanah.
Baca Juga: Segera Lapor Polisi Jika Bertemu Orang Ini
“Kami siap mendukung reformasi ini. Ini semua tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah. Kami juga sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, baik itu di front office (loket) maupun di back office dan petugas-petugas kami yang ke lapangan. Semua akan mengikuti Keputusan Gubernur ini dan ini semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono, menambahkan, penyesuaian data ini tidak akan mengganggu pembayaran santunan apabila terdapat warga di lingkungan pergantian nama jalan tersebut yang mengalami kecelakaan.
“Dari perubahan data pada KTP dan Data Kendaraan, tentu data historis yang telah ada tidak akan ditinggalkan, dalam rangka pembayaran santunan bagi yang mengalami kecelakaan,” ujarnya.***