PRIANGANTIMURNEWS- Presiden Joko Widodo atau disapa Jokowi berulang kali mengatakan bahwa anggaran bansos akan terus ditambah.
Akan tetapi hal itu bisa terwujud dengan melihat dan bergantung pada kondisi APBN.
Akan tetapi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa adanya kontraksi realisasi anggaran perlindungan sosial yang menyasar kepada masyarakat terdampak di bulan Juli 2022 sebesar 6,2 persen.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Yang Belum Vaksin Booster Wajib PCR
Hal ini ditenggarai sebab antara lain dipengaruhi oleh subsidi energi dan bantuan langsung tunai atau biasa disebut dengan BLT desa.
“Angkanya terkontraksi dibandingkan pada tahun 2021 karena disebabkan beberapa hal. Dari segi realisasi belanja Kementerian atau Lembaga, terlambatnya penyaluran bansos PKH tahap III dan kartu sembako bulan Juni dan Juli di Kemensos karena belum selesainya proses perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.” Ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden Jokowi tetap akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Alfamart bereaksi terkait pegawainya yang terancam dijerat UU ITE oleh salah satu konsumen
Namun dia sendiri akan menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal ini dilakukan untuk menambah pemberian bantuan sosial (bansos).
“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, nanti kami insya Allah akan kami tambahkan.” Kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo memberikan instruksi, jika terdapat dana di APBN yang didapatkan dari pajak, PNB, ekspor, akan diarahkan kepada masyarakat dibawah.
Baca Juga: Kendal Geger! Pemuda Berusia 20 Tahun Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Penuh Luka
Dia ingin masyarakat selalu mendapat bansos agar kebutuhannya terjaga.
“Ini juga diperkuat, sehingga bisa nanti ada tambahan-tambahan bansos untuk mereka.” Ucap Presiden Jokowi.***