PRIANGANTIMURNEWS - Belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan kabar kebocoran data oleh serangan hacker yang menyusup data Pemerintah.
Serangan siber terhadap beberapa sistem milik Pemerintah salah satunya dilakukan oleh pengguna dengan nama alias Bjorka.
Tentunya hal ini menjadi pembahasan khusus dalam rapat antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah menteri.
Baca Juga: Jadwal Liga Champion Malam Ini, Live Streaming SCTV, Vidio.com, Ada Bayern Munchen vs Barcelona
Jokowi merespon keresahan publik dengan mengundang Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di Istana Merdeka Jakarta, Senin 12 September 2022.
Dalam rapat yang digelar itu terdapat kesimpulan, memang ada kebocoran data di instansi pemerintah.
Akan tetapi, data yang bocor itu merupakan data umum bukan data spesifik.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh, salah satunya Bjorka, tetapi setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate," ucap Menkominfo, seperti yang dikutip Priangantimurnews dari Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 September 2022.
Baca Juga: Masa Kerja Anies Baswedan sebagai Gubernur Berakhir Oktober, DPRD DKI Umumkan Pemberhentian Anies
Kemudian Johnny G Plate menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera membentuk tim untuk menjaga tata kelola data yang baik.
Seperti yang disampaikan oleh Menkominfo, akan segera dilakukan pembentukan tim respon darurat (Emergency Response).
Johnny G Plate menyebutkan, dalam tim yang dibentuk tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Tim itu akan melakukan asesmen-asesmen terhadap serangan yang ada.
"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," ucapnya.
Selain itu, Johnny G Plate juga mengajak masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan.
Salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
Keseriusan Pemerintah dalam menghadapi masalah ini juga terlihat dengan terus melakukan pembahasan rancangan undang - undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU), sebagai payung hukum baru untuk menjaga ruang digital Indonesia.
Baca Juga: BLT BBM 2022 Siap Dicairkan, Ini Tata Cara Pencairan Hanya Melalui Kantor Pos
Kebocoran mengenai data pribadi penduduk sebelumnya juga sudah menjadi isu sejak beberapa waktu lalu.
Akan tetapi kritik terhadap dugaan kebocoran data pribadi penduduk seperti registrasi kartu SIM, hingga data pada aplikasi peduli lindungi seolah tidak digubris Pemerintah.
Hingga pada akhirnya, setelah data pribadi sejumlah menteri Jokowi dan pejabat lain dibocorkan peretas dengan nama alias Bjorka, pemerintah akhirnya mengambil sikap akan menangani hal ini dengan serius.***