PRIANGANTIMURNEWS - Pengiriman 123 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) ke Malaysia berhasil digagalkan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri.
Dalam kasus pengungkapan TPPO di Kaltara tersebut, satu-satunya menangkap delapan orang pelaku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Satgas TPPO Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam mengungkapkan TPPO di Kaltara tersebut, merebut delapan pelaku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Dua Perusahaan Penyalur PMI Ilegal Digerebek Polres Garut, 14 Orang Diamankan
“Sejumlah 123 korban ini terdiri atas 74 orang laki-laki, 29 orang perempuan dan 20 anak-anak,” ucapnya.
Para korban, lanjut dia, berasal dari sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.
Dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan, diketahui para tersangka TPPO berasal dari sembilan kelompok jaringan perdagangan manusia.
Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan dua modus, yakni mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi atau jalur tikus.
Baca Juga: Pengiriman PMI Ilegal di Batam Digagalkan Baharkam Polri
“Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yakni TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni dan PT Pelindo cabang Nunukan, dalam melakukan pengungkapan,” kata Asep yang juga mengungkap identitas Wakabareskrim Polri.
Adapun bukti barang yang diamankan dari hasil pengungkapan tersebut, berupa 32 unit ponsel, tiga kartu keluarga, 54 KT dan 45 paspor.
Para Terdakwa dikenakan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Subsider TPPO Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.
Tindak lanjut dari hasil pengungkapan ini, adalah pemulangan para korban ke wilayah asalnya. Disebutkan Asep, sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk proses pemulangan 123 PMI tersebut.
Baca Juga: Menaker RI Berhasil Gagalkan 87 PMI Nonprosedural di Bandara Juanda
“Pihak BP3MI menyatakan siap memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing,” kata mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu.
Masih maraknya kasus TPPO, Asep mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji besar dan proses rekrutmen yang mudah.
Menurutnya, segala iming-iming tersebut harus diwaspadai agar tidak menjadi korban TPPO, karena bekerja di luar negeri secara ilegal, membuat PMI tidak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.
“Silakan gunakan jalur resmi yang tersedia melalui perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3M,” ujar Asep.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satgas TPPO Polri sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk anggota oknum pelindung atau backing dari TPPO.
Perintah ini dikarenakan, kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis.
Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sejak 2020 hingga April 2023, Polri telah menangani 405 laporan terkait TPPO dari mulai tingkat pusat hingga jajaran Polda.***
Kasatgas TPPO Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri (ketiga dari kanan) merilis kasus TPPO 123 PMI yang diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat 9 Juni 2023./ ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Sejumlah 123 korban ini terdiri atas 74 orang laki-laki, 29 orang perempuan dan 20 anak-anak