PRIANGANTIMURNEWS - Seorang pria bernama Wellem de Fretes (50) terdakwa kasus perkosaan divonis hukuman penjara selama 8 tahun.
Amar putusan terdakwa kasus perkosaan dibacakan hakim ketua pada sidang di Pengadilan Negeri Ambon Senin 2 Oktober 2023.
Dalam putusan itu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Perkosa Anak di Bawah Umur di Tambora, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi
"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata ketua majelis hakim Martha Maitimu yang didampingi dua hakim anggota di Ambon, Senin.
Terdakwa juga divonis membayar denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam empat bulan.
Majelis hakim dalam amar putusannya juga menyebutkan tidak menemukan adanya alasan pemaaf selama dalam persidangan sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya.
Baca Juga: Perkosa Gadis WNA Brazil, Pengemudi Ojek Online Diburu Polisi
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak berusia 15 tahun untuk bersetubuh dengannya sebagai suatu perbuatan berlanjut," kata majelis hakim.
Ada pun hal yang memberatkan terdakwa dihukum karena perbuatannya menyebabkan korban mengalami trauma dan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.
Baca Juga: Seorang Pemuda di Lampung Tega Perkosa Ibu dan Adik Kandungnya Sendiri, Ini Kata Kapolsek Katibung
Vonis majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Isabella Ubleuw yang dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara dan denda 800 juta.
Atas putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa yang tidak menggunakan pendampingan dari kuasa hukum ini menyatakan pikir pikir sehingga diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan sikap.***