3 Poin Pernyataan Menlu Indonesia, dalam Sidang Dewan HAM PBB di Swiss

- 2 Maret 2023, 17:16 WIB
Siaran pers Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P Marsudi yang disiarkan pada 1 Maret 2023, menyampaikan tiga poin pernyataan dalam sidang dewan HAM ke-52 di Jenewa, Swiss.
Siaran pers Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P Marsudi yang disiarkan pada 1 Maret 2023, menyampaikan tiga poin pernyataan dalam sidang dewan HAM ke-52 di Jenewa, Swiss. /Tangkapan layar YouTube MoFA Indonesia/


PRIANGANTIMURNEWS - Menlu (Menteri Luar Negeri) Indonesia, Retno LP Marsudi menyampaikan tiga poin pernyataan dalam sidang dewan HAM ke-52 di Jenewa, Swiss.

Dikutip Priangantimurnews.com pada Kamis 2 Maret 2023, dalam siaran pers di Youtube Channel MoFA Indonesia yang diunggah pada Rabu, 1 Maret 2023. Retno menyampaikan beberapa poin penting tentang penegakan HAM.

Dalam rangka momentum peringatan 75 tahun deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam sidang dewan HAM ke-52 yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Februari 2023.

Baca Juga: Gegara Sakit Hati, Kuli Proyek Tega Membunuh Wanita Pelayan Warteg

Indonesia menegaskan, bahwa peringatan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM yang seadil-adilnya.

"Pertanyaannya, apakah kita akan tinggal diam, atau bekerja bersama dengan lebih baik lagi?" tanya Retno

"Saya tegaskan bahwa momentum peringatan 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM," lanjutnya.

Setidaknya Indonesia menyampaikan 3 poin langkah nyata penegakan HAM, diantaranya adalah:

Baca Juga: Oknum TNI Diduga Aniaya Pengendara Sepeda Motor Setelah Nabrak

1. Aksi yang Nyata untuk Kemanusiaan

Retno menyampaikan bahwa penghormatan kepada HAM merupakan syarat mutlak terciptanya perdamaian di Dunia serta stabilitasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan untuk segera menghentikan konflik perang di beberapa wilayah, bukan hanya di Ukraina saja.

"Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina," ujarnya Retno.

Dirinya mengkhususkan semua negara di seluruh Dunia tidak boleh menutup mata pada rakyat Palestina.

Baca Juga: KKNT UNIK Cipasung Turut Serta dalam Kegiatan Kerja Bakti, Bersama Aparat Desa Kubangsari

"Insiden di Huwara baru-baru ini menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk"

Selain itu dalam keterangan lain oleh Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour menyampaikan:

"Kami percaya bahwa Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab yang harus dipikul dalam mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil," ungkap Riyad/

"Terutama sekarang setelah tindakan kriminal dan teroris oleh para pemukim di Huwara dan desa-desa terdekat," lanjutnya.

Baca Juga: Cilok 'Mang Tata' Kuliner Jadul yang Tetap Disukai Semua Kalangan

Disamping itu juga, Indonesia coba membantu menyelesaikan permasalahan di Myanmar serta mendukung penuh hak perempuan di Afghanistan.

2. Meningkatkan Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Retno berujar, bahwa pencegahan adalah aspek paling penting dalam perlindungan HAM di dalam sekala mana pun.

Dimana negara pun, atau PBB dalam maksud tertuju perlu mengakui kesalahan dalam pelanggaran HAM di masa lalu.

Baca Juga: Barcelona Tunda Pengumuman Perpanjangan Kontrak Bintang Serbaguna Usai Kekalahan Almeria

"Saya sampaikan di dalam pertemuan bahwa Presiden Joko Widodo, telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu," ungkapnya.

"Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan dan Indonesia memiliki keberanian untuk itu" lanjutnya.

3. Memperkuat Arsitektur HAM

Dalam point ke terakhir ini, dirinya menegaskan bahwa PBB harus benar-benar beradaptasi dengan tantangan HAM saat ini.

Sehingga menurut Retno imparsialitas, transparansi dan dialog harus dipegang erat oleh dewan HAM.

Baca Juga: Bos Manchester United Erik ten Hag membahas masa depan bintang pinjaman Wout Weghorst dan Marcel Sabitzer

"Imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh dewan HAM. Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik," tegas Retno.

Disamping itu Retno menyampaikan bahwa Indonesia juga terus berupaya dalam memperkuat mekanisme arsitektur HAM di kawasan.

Dengan lembaga dialog antar geopolitik negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Dalam pertemuan besar yang melibatkan Menlu negara lain seperti Norwegia, Belgia, Swiss, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, Palestina , Paraguay, dan High Commissioner UNHCR.

Baca Juga: Glazers diberikan ultimatum oleh penawar Qatar yang hanya tertarik untuk membeli 100% saham Manchester United

Retno menyampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026.

Dengan mengangkat tema 'Inklusif Partnership for Humanity' serta memohon dukungan dari semua negara pada pencalonan tersebut.***

Editor: Sri Hastuti

Sumber: Youtube Mofa Indonesia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x