PRIANGANTIMURNEWS- Adanya penyampaian tuntutan 5 poin dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tasikmalaya ke DPRD Kota Tasikmalaya diantaranya:
1. Menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok.
2. Menuntut Presiden dan pemerintah untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan 3 periode kepresidenan.
3. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang perihal Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Kasus Subang Paling Terkini, Polda Jabar Butuh Waktu Tetapkan Tersangka Pembunuhan Ibu dan Anak
4. Menuntut pemerintah untuk menunda kebaikan PPN 11 persen.
5. Menolak kenaikan BBM.
Mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim menyebut, kita wajib untuk menerima aspirasi dari masyarakat yang di sampaikan KAMMI.
Aspirasi itu akan kami sampaikan ke pemangku kebijakan, bukan hanya di sampaikan tertulis saja, nanti kita akan bahasan juga.
"Jadi sehari ini kita bikin surat rekomendasi, tanda tangani, kita sampaikan ke pak Wali Kota."kata, Aslim kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com di Gedung DPRD Jumat 8 April 2022.
Kita pun harus akui mau tidak mau bahwa dua tahun dihadapi dengan Covid-19 itu kan dampaknya sangat luar biasa pada perekonomian dan peningkatan daya beli.
Itu bukan hanya isu kota, tetapi nasional. Tapi kita tidak menutup mata, walaupun ada Covid-19 kita jangan lengah untuk mendorong ekonomi bangkit.
"Itu harus dibuktikan dengan arahan arahan APBD. Mana yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dan ini harus menjadi masukan di anggaran tahun berikutnya."ujar, Aslim.
Soal bicara kinerja Wali Kota. Saya belum bisa sampaikan, sebab RPJMD nya belum selesai, kan RPJMD tahunan sedang dibahas, nanti ada lagi RPJMD akhir masa jabatan.
"Kita sangat respon, bagaimanapun dari masyarakat selagi itu baik akan kita terima, apalagi dengan cara yang baik."ujarnya.***