PMII Kota Tasikmalaya Minta Open Bidding Jangan Hanya Sebatas Seremonial

- 3 November 2021, 11:25 WIB
Wakil Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Bari.
Wakil Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Bari. /EDI MULYANA/PrianganTimur News

PRIANGANTIMURNEWS - Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya, Bari menyoroti prosesi open bidding jabatan eselon ll.

"Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini sedang melakukan open bidding," kata Bari Wakil Ketua II PC PMII Kota Tasikmalaya Rabu 3 November 2021.

Baca Juga: Inilah Daftar 8 Pemain dengan Nominasi Ballon d'Or Terbanyak dalam Sejarah

Open bidding dilakukan untuk mengisi beberapa jabatan esselon II yang hingga kini masih mengalami kekosongan.

Open bidding ini merupakan langkah proses pengangkatan pegawai ASN secara umum.

Lelang jabatan merupakan salah satu bentuk merit system yang diterapkan oleh pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang professional serta pegawai yang mempunyai kompetensi.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Rabu 3 November 2021 : Irvan Akan Kirim Elsa Kembali ke Penjara

Lelang jabatan ini jadi alternatif di samping jabatan struktural secara regular, yaitu proses pengisian jabatan struktural berdasarkan usulan unit.

Pengisian kekosongan jabatan yang dilakukan dengan proses lelang jabatan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada tidak hanya sebatas seremonial saja.

"Tak menutup kemungkinan open bidding pun ditumpangi dengan berbagai kepentingan, selain untuk mengisi kekosongan juga ditumpangi politik dan kepentingan sesaat lainnya," kata Bari.

Baca Juga: Innalillahi, Hanna Kirana Pemain Zahra di Suara Hari Istri Tutup Usia, Inilah Profil dan Biodata Lengkapnya

Dalam realisasi open bidding pun sudah menunjukkan, bahwa orang orang yang pantas untuk mengisinya dengan diawali pemenuhan persyaratan, kualifikasi dan proses seleksi tentu dilaksanakkan tidak sembarangan.

Pejabat struktural yang direkrut merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi sehingga bisa bekerja dengan efektif, efesien serta bisa mewujudkan profesionalisme.

Di antarnya syarat mengisi jabatan harus liniear dengan disiplin ilmunya.

Baca Juga: Aktifkan Verifikasi Dua Langkah WhatsApp Agar Terhindar dari Pembajakan Akun, Ikuti Langkah Ini

Kerena tidak sedikit para pejabat yang tidak faham terkait apa yang menjadi program kerja mereka laksanakan.

Tidak sedikit yang pada akhirnya mereka hanya mengugurkan tugas saja dan tidak memiliki target capaian yang jelas.

Penilaian yang dilakukan secara objektif, dimana tujuan dari penilaian ini adalah untuk melihat seberapa besar kemampuannya atau mengenai kepribadiannya.

Adapun test yang harus ditempuh di antaranya adminsitrasi, asesment center, fit and proper test dan lain sebagainya.

Baca Juga: 20 Kata-kata Romantis Islami, Cocok Dijadikan Bahan Gombalan Suami Ke Istri

Dengan semangat kompetitif dan terbuka maka pegawai akan bersaing secara sehat, dan tidak ada unsur politik, faktor kedekatan maupun patronase dan nepotisme.

Jika dilihat sebelum adanya aturan penentuan pejabat struktural masih sangat rawan sekali akan faktor tadi.

Selain itu, hal ini juga bagian dari komitmen pejabat pembina kepegawaian yang ingin menciptakan sumber daya aparatur yang kompeten, professional dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Jabatan strategis dan mengandung beresiko tinggi ini tidak hanya diisi dengan laki laki saja melainkan perempuan pun bisa berkompetisi dalam open bidding ini.

Baca Juga: SATU KALI KLIK Kumpulan Twibbon Hari Pahlawan Nasional 2021, Lengkap Dengan Cara Pasangnya

Secara historis beberapa tokoh pemimpin perempuan yang lahir di kota ini dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Keterwakilan perempuan juga nantinya akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh kepada penyusunan kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender.***

 

Editor: Muh Romli


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x