Network
Baca Juga: 5 Couple Drama Korea yang Berakhir Tragis
Dua poin tersebut diantaranya:
1.Meminta kepada isnfektorat untuk melakukan audit kinerja dengan format BPKPD
2. Meminta DPRD untuk mebentuk pansus hasil audit kinerja.
Dua poin penting yang di sampaikan diatas itu sudah termasuk pada rancangan setrategi RPJMD di pemerintahan Budi dan Yusuf.
"Kami menilai Budi dan Yusuf jauh dari kata berhasil. Kami melihat program ini hanya sebatas terlaksana, namun jauh dari output yang diharapkan, sehingga isu strategis di Kota Tasikmalaya tidak tersampaikan secara ril."ujarnya.
Baca Juga: Download 15 Twibbon Terbaik Hari Kartini 2022 di Sini!
Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP menyebut, kita terima usulan dua poin penting dari KAMMI yang merupakan aspirasi masyarakat terkait kinerja pemerintah dan perangkatnya.
Dalam penyampaian dua poin yang di mediasi oleh DPRD. Asvirasinya di dengar langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda), dan pihak terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena ada korelasi dengan sistem merit dengan manajemen kepegawaian.
"Selain itu, KAMMI juga penyampaian program dengan visi misi Kepala Daerah pasangan Budi Yusuf. Yang kini di lanjut oleh pak Yusuf karena Budi tersandung dengan kasus masalah hukum."ujar, Dede kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com Rabu 20 April 2022.
