Baca Juga: Menaker Buka 6 Peluang Jabatan Bagi PMI di Arab Saudi
"Kami merasa perlu mengamankan dokumen-dokumen yang barangkali belum mereka serahkan, atau mungkin ada petunjuk lain dari dokumen itu," kata dia.
Ihwal penetapan tersangka siapa yang terlibat dalam dua kasus itu, Neva menyatakan lembaganya terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, untuk menentukan jumlah kerugian negara akibat perbuatan mereka.
"Untuk penetapan tersangka tidak langsung, artinya harus ada pertimbangan-pertimbangan jangan kita salah menentukan, alat buktinya juga harus ada minimal dua," kata dia.***