PRIANGANTIMURNEWS - Menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024 di Indonesia. Generasi Suara Gen Z Kota Tasikmalaya menduga pihak Kepolisian mendukung salah satu Capres.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia pelaksana diskusi refleksi perjalanan demokrasi di Indonesia, Andriana Nugraha yang di ikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Suara Gen Z.
Diungkapkan narasumber dari Akademisi Dr. Ani Heryani,S.Sos M.Si menyebut, saya sangat mengapresiasi diskusi suara gen Z dalam merefleksi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: RESMI! KPU Tetapkan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2024
Ada beberapa hal yang menjadi hak dan larangan. Konteksnya dalam larangan ini tidak hanya berlaku untuk Polisi saja tetapi TNI dan juga ASN.
"Salah satunya larang bagi aparat baik ASN, TNI mau pun kepolisian, yaitu dilarang mengikuti politik praktis,"ujar, Dr.Ani
Dalam pesta demokrasi pemilu di pasal 28 Kepolisian RI harus bersikap netral alias tidak melibatkan diri dalam politik praktis.
Baca Juga: Dulang Suara di Jawa Timur Khofifah Jadi Rebutan Timses Capres
Berbeda dengan masa tugasnya sudah berakhir, ASN dan aparat TNI mau pun kepolisian itu memiliki hak untuk berpolitik.
"Pertanyaan nya apakah mungkin pihak kepolisian terlibat mendukung salah satu paslon. Kalau saya menduga mungkin saja, tetapi bukan polisinya, tetapi oknumnya,"kata Dr.Ani.
Bicara demokrasi tidak sehat, itu dilihat dari berbagai faktor salah satunya dari faktor jiwa atau kejiwaannya.
Baca Juga: Resmi! Permohonan Uji Materi Batas Usia Capres- Cawapres PSI Ditolak Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. menyebut, bicara refleksi perjalanan demokrasi mungkinkah pihak kepolisian terlibat dalam politik praktis, menurut saya, mungkin saja.
Bicara soal pihak kepolisian terlibat dalam politik mendukung salah satu capres. Faktanya sudah ada di Indonesia apalagi dengan ada undang undang baru tentang ASN, itu sangat berbahaya.
"Dengan adanya undang undang ASN yang baru TNI bisa menjadi Kepala Dinas, pengamatan saya itu sangat berbahaya. Nah ini menjadi tugas para generasi Suara Gen Z," ujar Andi.
Baca Juga: Siti Zuhro Sebut Demokrat Lebih Masuk Akal Gabung Koalisi Indonesia Maju Pengusung Capres Prabowo
Kalau polisi tentara di didik untuk menyelesaikan masalah secara represif. Jika keberpihakan polisi terhadap politik itu permasalahan politik, bukan permasalahan hukum.
"Jadi penyelesaian polisi terlibat dalam politik mendukung salah satu paslon capres bisa dilakukan dengan cara politik, salah satunya melalui diskusi, atau melakukan aksi,"kata Andi.
Berkacamata dari mulai jaman orde baru hingga sekarang sistem perjalanan demokrasi ada perbaikan, berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya baru memasang sepanduk sudah di giring.
Baca Juga: Kader PAN Tingkat Bawah Ingin Zulkifli Hasan Naik Jadi Capres pada Pemilu 2024
Kalau sekarang pasti aman aman saja. Tidak terjadi seperti dulu. Namun yang menjadi pertanyaan demokrasi ini mau dibawa kemana dan bagai mana?
Salah satunya teman teman Suara Gen Z dari perwakilan berbagai perguruan tinggi yang hadir harus cerdas dan sering membaca sehingga mampu membangun demokrasi yang sehat.
"Teori yang disampaikan beberapa narasumber sudah cukup komperhensif. Karena yang di sampaikan kilas balik sejarah,"kata salah satu peserta Suara Gen Z Deden Faiz Faktajani
Baca Juga: Kader PAN Tingkat Bawah Ingin Zulkifli Hasan Naik Jadi Capres pada Pemilu 2024
Akan tetapi jika melihat dari kontek yang di usung adalah kepolisian terlibat dalam pemenangkan salah satu kandidat Capres, berpihak kepada oknum.
"Saya secara pribadi dari konteks yang disampaikan dari para narasumber ini kurang memuaskan. Karena bicara militer terlibat dalam politik di Indonesia sudah menjadi hal biasa,"ujarnya.
Sedangkan jika militer atau polisi sudah terlibat dalam kaidah politik akan menimbulkan ketidak sinambungan di masyarakat, karena sudah dipengaruhi dengan politik.
Baca Juga: Ganjar Siji Ganjar Kabeh: Lagu PDI Perjuangan, Usung Ganjar Pranowo jadi CAPRES 2024
"Sementara saya melihat realitas dilapangan, diskusi refleksi perjalanan demokrasi ini kita mencari data kongkrit dan kredibel. Karena dari analisa kita keterlibatan polisi dalam politik bisa terjadi,"kata Deden.
Makanya dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, kita menghadirkan beberapa pakar yang konsen di bidangnya, untuk bisa meyakinkan dari kekurangan yang kita miliki.
"Dari deklarasi kami dari suara gen z mengajak seluruh lapisan masyarakat dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote untuk mengawasi dan memperhatikan seluruh aktivitas polri dalam setiap kegiatan pemilu 2024,"kata, Ardiana.
Baca Juga: Ketum PDIP, Megawati Sebut Urusan Capres 'Urusan Gua'
"Kami dari suara gen Z menuntut evaluasi besar ditubuh polri sekaligus menuntut untuk melakukan pemecatan kepada setiap oknum polisi apabila ada yang bermain di pemilu 2024,"ujarnya.
Armndriana menyebut, karena telah menyalahi konstitusi. Kami dari suara gen z mendesak kepolisian untuk bersikap netral dalam pemilu 2024.***