PRIANGANTIMURNEWS - Baru baru ini Tim Baperjakat dan Pj Wali Kota Tasikmalaya, Dr.Cheka Virgowansyah telah melaksanakan rotasi mutasi yang ditandai dengan dilantiknya sejumlah Pegawai Negri Sipil (ASN).
Dilantiknya sejumlah pegawai negri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pastinya bukan hal yang baru, atau bukan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi hal biasa guna kepentingan birokrasi.
Rotasi mutasi secara fisik sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Namun paskanya selalu mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya dari Aktivis Mahasiswa Ardiana Nugraha.
Baca Juga: DPRD Kota Tasikmalaya Akan Menaikkan Tunjangan? Ardiana: Kebijakan Itu Sangat Absurd
"Bagi kami aktivis mahasiswa, rotasi mutasi adalah isu yang sangat populis dan paling mendasar untuk disikapi," kata Ardiana Nugraha Rabu 17 Januari 2024.
Adriana menyebut, rotasi mutasi adalah titik tolak berjalanya roda organisasi (birokrasi) apakah bisa berjalan baik atau tidak, efektif atau tidak, akseleratif ataubahkan sebaliknya.
"Rotasi mutasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, hasil kerja dan perilaku kerja pegawai atau dari indikator kinerjanya,"ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kota Tasikmalaya Akan Menaikkan Tunjangan? Ardiana: Kebijakan Itu Sangat Absurd
Pertimbangan lainnya yaitu strategi akselerasi, percepatan pencapaian kinerja organisasi. Artinya bahwa rotasi mutasi bukan semata-mata hak prerogratif PJ Wali Kota.
"Jangan lupa bahwa rotasi mutasi harus berangkat dari hasil penilaian kinerja ASN untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan ASN, dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan mutlak mutasi jabatan," kata Ardiana.
Rotasi mutasi memang adalah hal yang wajar, sebagai bentuk penyegaran birokrasi, akan tetapi akan sangat menjadi tidak wajar jika prosesnya tidak matang.
Baca Juga: Jelang Milangkala Kota Tasikmalaya Ke 22, Camat Cipedes: HUT Tasik Bukan Milik ASN atau PNS!
Kata, Ardiana, jika prosedurnya sudah dilalui, pertanyaan selanjutnya apakah dalam prosesnya sudah objektif dan matang?
"Artinya jangan sampai PJ Wali Kota seperti asal dan membagi jabatan secara cuma-cuma, birokrasi jangan dianggap seperti milik nenek moyang sendiri,"kata Ardiana.
Saya hanya ingin mengingatkan, jelas, Ardiana, jangan main-main dengan urusan mendasar apalagi sampai berdampak dan berpengaruh buruk kepada birokrasi dan publik setelahnya.
Baca Juga: PMII Kota Tasik Menilai Ungkap Kasus Gudang Miras PT Panjunan Main Main
"PJ Walikota harus memiliki alasan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan, rotasi mutasi diadakan karena jelas urgensinya. mengisi kekosangan, apresiasi pegawai, akselerasi, dll yang tetap ditinjau dari kelayakan dan kepatutan dari ASN itu sendiri," ujarnya.
Publik bisa menilai dan bisa merasakan karena hari-keseharianya selalu bersentuhan langsung dengan pelayan publik/ASN itu sendiri yang berada dilingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Jangan sampai masyarakat menilai mandat yang diterima bahkan diperpanjang oleh mendagri sebagai PJ Wali Kota alih-alih ingin bekerja ikhlas untuk Kota Tasik.
Baca Juga: Dinas LH Kota Tasikmalaya Terbitkan Perwalkot No 29 TA 2023 Kurangi Penggunaan Plastik
"Bekerja iklas, tapi malah dimanfaatkan sebagai peluang untuk membuka ruang kepentingan politik praktis kedepannya untuk mengakomodir kepentingan tertentu," kata Ardiana.
Ardiana menegaskan, jangan anggap bahwa masyarakat dan mahasiswa di Kota Tasik bodoh dan tidak bernalar dalam melihat realitas yang terjadi, kami selalu memperhatikan semuanya.
"Intinya kami sepakat dengan rotasi mutasi selagi itu bisa dipertanggungjawabkan (tidak ada selundup kepentingan politik praktis) serta memberikan ruang yang transparan untuk diuji oleh publik," ujarnya.
Baca Juga: Plt Kadinsos Kota Tasikmalaya Kunjungi Rumah Anak di Duga Korban Cabul
Tidak akan kami sepakati adalah ketika semangat reformasi birokrasi, malah menjadi reformasi birokrasi, dikorupsi.***