Di pemerintahan mengenai pemulihan ekonomi daerah. Artinya bahwa Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepatutan, dan kewajaran.
"Bukan malah memperkaya diri di tengah-tengah masyarakat yang secara massal pula hidup dibawah garis kemiskinan."ujar Ardiana.
Baca Juga: Warung Kopi Lokal Tetap Bertahan di Tengah Himpitan Gerai Kopi Modern
"Hak budgeting dewan jangan dimanfaatkan menjadi alat perampokan untuk mengkhianati kepercayakan publik terhadap dprd kota tasikmalaya."kata Ardiana.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim menyebut, terkait adanya isue adanya kenaikan beberapa tunjangan untuk dewan dapat diklarifikasi.
"Isue ini dapat diklarifikasi bahwa untuk tahun 2023 tidak ada kenaikan beberapa tunjangan dewan seperti yang berkembang saat ini."kata Aslim saat dimintai tanggapan melalui WhastApp Rabu 30 November 2022.
Kata, Aslim, yang ada adalah rancangan penyesuaian tunjangan transportasi dan itupun masih dalam tataran penilaian konsultan jasa penilaian publik dalam apraisal.
"Rancangan penyesuaian tunjangan transportasi nanti akan dikaji terlebih dahulu."ujarnya.***