Network
PRIANGANTIMURNEWS - Satu hari menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI juga DPD RI. Petugaa Panwascam Bungursari mengimbau setiap peserta yang memiliki hak pilih dilarang membawa Handphone.
Alat komunikasi Handphone dinilai memiliki potensi rentan dijadikan sebagai alat terjadinya praktek mani politik yang dilakukan oleh oknum oknum calon mau pun tim dari masing masing calon baik Capres, Cawapres, mau pun legislatif.
Aturan larangan membawa Handphone saat mencoblos telah tertuang didalam peraturan yang berlaku. Salah satu langkah Panwascam untuk mencegah agar tidak bawa Handphone mengimbau kepada PTPS agar pemilih tidak membawa Handphone disaat mencoblos.
Baca Juga: Panwascam Bungursari Tertibkan 884 APK di Masa Tenang
"Kita melalui PTPS akan mengingatkan kepada calon pemilih agar tidak membawa Handphon saat mencoblos. Memang dalam larangan membawa HP tidak ada panisment, jadi tidak mutlak tidak boleh membawa HP. Disini kita sebatas mengimbau sesuai dengan peraturan berlaku," kata, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat M. Asep Ramdan Al-Qusaeri Selas 13 Februari 2024.
Di tempat yang sama Ketua Panwascam Bungursari Kota Tasikmalaya, Farabi Pattimura menyebut, larangan membawa HP saat mencoblos tertuang dalam pasal 28 PKPU 2023 dalam ayat 2 setiap pemilih tidak boleh medokumentaaikan di dalam bilik suara, artinya bukan membawa HP nya, tetapi mendokumentasikannya yang dilarang.
"Memang larangan mendokumentasikan didalam bilik suara ada, tetapi tidak ada sanksinya administrasi atau pidana itu tidak ada, jadi disini yang menjadi masalahnya. Meski demikian untuk mencegah terjadinya praktik mani politik, kita akan terus mengingatkan agar tidak bawa HP,"ujarnya.
Baca Juga: 14 Februari Saatnya Memilih, Ini Dia Kumpulan Twibbon Pemilu 2024, Desain Menarik dan Gratis
Farabi menambahkan, untuk mencegah agar tidak terjadi praktik mani politik melalui media HP atau kamera lainnya. Kalau biasa setiap PTPS melakukan pemeriksaan kepada hak pemilih. Bahkan bila perlu menyediakan tempat penitipan alat komunikasi dan seperti ini sudah dilakukan di TPS lain.
