Network
"Operator toko aplikasi dominan dengan platform besar sekarang harus mencari keuntungan dari layanan bernilai tambah, tidak hanya mengambil potongan dari aplikasi yang dijual di tokonya," kata Yoo Byung-joon, profesor Sekolah Bisnis Universitas Nasional Seoul yang berspesialisasi dalam perdagangan elektronik.
Berdasarkan catatan parlemen Korea Selatan, amandemen tersebut melarang operator toko aplikasi dengan posisi pasar dominan untuk memaksa sistem pembayaran pada penyedia konten dan "secara tidak pantas" menunda peninjauan, atau menghapus, konten seluler dari pasar aplikasi.
Baca Juga: Kapan Insentif Prakerja Gelombang 18 Cair, Cek Jadwalnya di Sini!
Ini juga memungkinkan pemerintah Korea Selatan untuk meminta operator pasar aplikasi untuk "mencegah kerusakan pada pengguna dan melindungi hak dan kepentingan pengguna", menyelidiki operator pasar aplikasi, dan menengahi perselisihan mengenai pembayaran, pembatalan, atau pengembalian uang di pasar aplikasi.
Setelah pemungutan suara dari komite undang-undang dan peradilan untuk mengamandemen Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi, yang dijuluki "Hukum Anti-Google", amandemen tersebut akan sampai pada pemungutan suara terakhir di parlemen.***
