Network
PRIANGANTIMURNEWS - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) menemukan ada 24.000 aplikasi dari pemerintah dan organisasi.
Jumlah 24.000 aplikasi tersebut dinilai Kemen Kominfo sudah terlalu banyak yang digunakan oleh pemerintahan, sehingga tidak efisien dan efektif.
Terlebih dari 24.000 aplikasi baik dari pemerintah dan organisasi tersebut, setiap aplikasinya bekerja masing-masing.
"Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah daerah memiliki aplikasi," kata Menteri Kominfo, Johnny G Plate dilansir Priangantimurnews.com dari akun Instagram @teknologi_id, Selasa 12 Juli 2022.
Dia menjelaskan, setiap aplikasi yang dimiliki berbeda di setiap sub unit, yang sangat boros dan tidak efisien.
Pihaknya bakal mengatur dan menggabungkan semua aplikasi menjadi satu, yang bisa mewadahi semua alias super app.
Terkait teknisnya, aplikasi kementerian dan lembaga satu per satu secara bergantian bakal ditutup lalu dialihkan ke Super App.
Dengan super app, pihaknya mengklaim memiliki efisiensi lebih tinggi dan menghemat anggaran ketimbang yang ada saat ini.
Salah satunya, rencana membangun pusat data pemerintah agar semua data di satu server, sehingga menekan anggaran.
Berencana bakal membangun empat pusat data pemerintah, yang berbasis government cloud.
Dari 2.700 pusat data dan server pemerintah, saat ini baru 376 yang berbasis cloud.
Diakui sangat sulit menyatukan data pemerintah, akan tetap rencana membangun pusat data tetap dilaksanakan.
Pusat data pemerintah tersebut berada di Jakarta, Batam, IKN Nusantara, dan Labuan Bajo.
Untuk mendukung pusat data pemerintah, harus diperhatikan ketersediaan kapasitas listrik yang sesuai, koneksi serat optik dan sistem pendingin.
Pusat data tersebut akan mendukung kebijakan satu data Indonesia, dalam program electronic government.
Hingga pengambilan keputusan berbasis data driven policy, agar memudahkan proses pencarian data.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan, banyaknya aplikasi yang dibuat dan digunakan oleh kementerian dan lembaga.
Terlebih untuk operasional dan administrasi yang justru menimbulkan inefisiensi.
Puluhan ribu aplikasi yang sudah dibuat dan digunakan, tidak hanya menyebabkan inefisiensi tetapi juga pemborosan.
Pihaknya mendorong integrasi antar aplikasi, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan supaya lebih terkoordinasi dan efisien.
Selain itu, dia juga mengeluhkan masih banyaknya peretasan terhadap situs-situs milik pemerintah.
Maka perlu adanya peningkatan keamanan siber, sejalan dengan transformasi integrasi aplikasi pemerintah.
Pihaknya siap mendukung langkah Kominfo dalam mentransformasikan ribuan aplikasi pemerintah.
Terutama dalam hal keuangan, terlebih kini upaya transformasi digital di era teknologi informasi. ***
