Network
PRIANGANTIMURNEWS - Azerbaijan minta Armenia agar menerima kenyataan kekalahannya di perang Karabah kedua pada 2020 lalu.
Sindiran tersebut disampaikan oleh Aykhan Hajizada, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Azerbaijan pada.
Dimana pihaknya meminta Armenia untuk menerima kenyataan yang muncul setelah konflik 44 hari antara kedua negara tersebut.
Baca Juga: Enam Anggota Parlemen Inggris Kunjungi Taiwan, China Murka dan Kutuk Kunjungan Tersebut
Serta Aykhan menyampaikan dirinya untuk tidak mengambil langkah agresif dan kebijakan revanchist saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Kemenlu Azerbaijan pada hari Minggu, 19 Maret 2023 lalu.
"Mencap kembalinya pengungsi Azerbaijan (pengungsi internal) ke rumah mereka sebagai pelanggaran Pernyataan Trilateral," ujar Aykhan.
Baca Juga: Titik Panas di Kaltim dapat Picu Kebakaran Hutan, per 18 Maret terdapat 11 Lokasi
"Serta penyelesaian ilegal adalah satu lagi manifestasi kemunafikan yang jelas oleh Armenia," lanjutnya.
Pernyataan tersebut keluar, sebagai tanggapan Kemenlu Armenia sehari sebelumnya.
Aykhan menyampaikan bahwa Armenia telah bertindak melanggar hukum internasional dan empat resolusi Dewan Keamanan PBB dengan menduduki tanah Azerbaijan hampir 30 tahun.
“Mereka mengusir secara paksa sekitar 1 juta warga Azerbaijan dari tanah air mereka dan melakukan genosida," ujarnya.
Baca Juga: UPDATE: Kebakaran Pasar Cikurubuk Hanguskan Enam Kios, Kerugian Mencapai Ratusan Juta
"Secara brutal menghancurkan semua monumen bersejarah dan keagamaan Azerbaijan di wilayah tersebut. wilayah." lanjutnya.
“Pernyataan ini menunjukkan fitur diskriminasi dan kebencian rasial Armenia,” tambahnya.
Aykhan mengkritik pernyataan Armenia yang menyebut Pemukiman Azerbaijan dengan sebutan 'Nama Fiksi', membuatnya geram.
"Itu adalah manifestasi lain dari klaim teritorial Armenia terhadap Azerbaijan," tegasnya.
Azerbaijan sebut bahwa Armenia tidak pernah tertarik dalam perjanjian damai apapun.
Baca Juga: Jelang Ramadan 2023, Hasil Survei Ungkap Siapa E-Commerce Pilihan Pengguna?
“Dengan pernyataan seperti itu, Armenia berusaha menutupi penundaan buatannya atas proses negosiasi perjanjian damai," ujar Aykhan
"Serta pukulan baru-baru ini terhadap proses tersebut dengan menolak menghadiri putaran negosiasi berikutnya pada Desember 2022,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Armenia mengganggu proses reintegrasi penduduk Armenia sendiri di wilayah Karabakh melalui provokasi.
Aykhan menyampaikan bahwa kepemimpinan politik Armenia perlu bertindak dengan dasar rasa tanggung jawab, dalam menahan provokasi serta kepalsuannya.
"Mereka perlu bertindak secara bertanggung jawab, untuk menahan diri dari provokasi, pernyataan, dan retorika palsu," tegasnya.
Baca Juga: Kebakaran Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, Kerugian Material Lebih dari Rp100 Juta
"Itu akan melemahkan peluang terciptanya perdamaian di wilayah tersebut setelah perang 44 hari,” akhirinya.
Perlu diketahui, hubungan antara Armenia dan Azerbaijan tegang sejak 1991, memburuk ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh.
Sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dan merupakan tujuh wilayah yang berdekatan.
Pada musim gugur 2020 lalu, selama 44 hari perang sengit terjadi.
Azerbaijan membebaskan sebagian besar wilayah Karabakh dari Armenia dan perjanjian perdamaian yang ditengahi Rusia kemudian ditandatangani.
Itu dianggap sebagai kemenangan di ibukota Baku, Azerbaijan yang telah mengusir Armenia dari wilayahnya***
