PRIANGANTIMURNEWS - Latar belakang mengapa dilakukannya tes wawasan kebangsaan (TWK) di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). sudah mulai ada titik terang.
Dikutip priangantimurnews.com dari akun Instagram pengamat politik @rockygerungfans yang diposting pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar puk 12.00 WIB menyebutkan, salah seorang pegawai KPK Faisal Djabbar mengaku ditanya soal eksistensi Partai Komunis Indonesia (PK1) dan komunisme dalam TWK.
Ia menyebutkan, saya sebagai salah satu pegawai yang dinyatakan tak lolos dalam TWK KPK pada saat mengikuti tes.
Dalam test TWK saya ditanya pendapat soal PKl dan komunisme. Secara gamblang ke asesor karena saya menganggap mereka sebagai rekan diskusi.
"Saya katakan sesuai apa yang saya pahami dan alami bahwa pendirian PKI sekarang ini tak perlu lagi ditakuti.
Karena PKI sebagai sebuah entitas partai sudah mempunyai citra yang relatif buruk di mata masyarakat," kata Faisal lewat keterangan tertulis akun Instagram @rockygerungfans Rabu 2 Juni 2021.
"Saya menilai PKI atau penganut komunisme akan sulit menarik simpati pemilih jika diberi kesempatan ikut pemilu saat ini. Citra buruk soal PKI di masyarakat akan membebani partai tersebut," tulisnya.
"Jika kembali diperbolehkan beroperasi, paham komunisme sudah usang dan tak lagi punya daya pemanis. Atas dasar itu, saya berpendapat paham itu tak seharusnya masih ditakuti," ujarnya.
"Sekarang yang harus dilakukan, bagi saya, adalah mengedepankan atau menampilkan paham-paham atau isme-isme alternatif untuk berkompetisi dengan komunisme," katanya.
Sejak test TWK, saya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinonaktifkan dari statusnya sebagai pegawai KPK.
Meski awalnya saya menyambut positif peralihan status menjadi ASN KPK dengan harapan momen itu bisa jadi titik awal penanaman nilai-nilai baik KPK ke instansi pemerintahan lain. Akan tetapi harapan itu sudah sirna setelah TWK.
"Penyingkiran 75 pegawai KPK ini sudah terang benderang merupakan bagian dari upaya membentuk kebobrokan di KPK. Saya juga tak melihat keberpihakan Pimpinan KPK untuk membela pegawainya sebagai aset terbesar dan terpenting organisasi," katanya.
Selepas rapat bersama sejumlah instansi pemerintah, KPK menyatakan readyviewed 51 orang tak bisa melanjutkan pekerjaan di KPK. Yang 24 orang lainnya masih diberi kesempatan untuk dibina dan mengikuti tes ulang.
Sementara itu, para pegawai yang lulus akan dilantik menjadi ASN. Pelantikan telah dilaksanaka 1 Juni 2021, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan kini sudah dilantik.***