PRIANGANTIMURNEWS - Penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah yang berimbas pada kenaikan harga BBM, mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris.
Hotman Paris menyoroti kenaikan harga BBM bersubsidi, yang diakibatkan oleh beban APBN yang terlalu besar.
Namun di tengah dirinya menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga BBM ini, Hotman justru sentil perihal dana pensiun yang diberikan kepada anggota DPR hingga DPRD.
Video yang berisikan informasi tersebut, diunggah pada akun media sosial Instagram miliknya @hotmanparisofficial Senin, 5 Agustus 2022.
Menurut Hotman seharusnya ada anggaran belanja negara lain yang bisa dipangkas untuk mengurangi beban belanja yang dilimpahkan pada APBN.
“BBM naik alasannya karena pemerintah terlalu berat bebannya untuk membiayai subsidi. Apakah ada cara lain dengan cara merelokasi anggaran lain?” ucapnya.
Baca Juga: KASUS SUBANG HEBOH, Ternyata Gara-Gara Ini, Tersangka Belum Ditetapkan hingga Sekarang
Hotman memberikan contoh, seharusnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memangkas anggaran belanja negara lainnya yang bisa dipangkas.
Pengacara kondang ini juga menyinggung perihal dana pensiun yang diterima oleh anggota DPR dan DPRD yang diberikan seumur hidup setelah anggota dewan menjabat.
"Apakah ada cara lain untuk merelokasi anggaran?" tanya Hotman.
"Contoh, DPR, DPRD berhak pensiun seumur hidup setelah selesai menjabat,” Imbuhnya.
Dengan adanya dana pensiun yang diterima oleh wakil rakyat seumur hidup ini, membuat pengacara kondang itu merasa dana yang dikucurkan dari APBN tidak relevan.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Dua Warga Duel Maut Gunakan Samurai dan Kayu di Palu
Terlebih, para pejabat yang menjadi wakil rakyat ini akan berganti seiring dengan masa periodenya dan tentunya jumlahnya tidak sedikit.
“Di mana substansinya, di mana alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma menjabat mungkin 1 atau 2 kali tapi dia berhak pensiun, mendapat uang pensiun seumur hidup dan itu adalah menjadi beban APBN?” ujarnya.
Dengan begitu, Hotman meminta kepada wakil rakyat ini untuk lebih memikirkan nasib rakyat yang memilihnya.
Karena dana yang dikeluarkan untuk membayar pensiunan DPR dan DPRD ini memanglah tidak sedikit dibanding dengan masa kerjanya.
“Tolong DPR atau DPRD pikirkan nasib rakyat,” tutup Hotman.***