Network
PRIANGANTIMURNEWS- Sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 dan agar segera tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity), Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong.
Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak menganggu program vaksinasi nasional COVID-19 pemerintah.
Baca Juga: Stress Karena Pekerjaan Menumpuk, Ini Tips Mengatasi dengan Sehat
“Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia dalam konferensi pers kebijakan vaksinasi Gotong Royong yang digelar secara virtual pada Jumat (26/2).
Nadia juga mengungkapkan bahwa layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.
“Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan Kabupaten/Kota setempat,” tuturnya.
Baca Juga: Suriah Mengutuk Serangan Udara AS terhadap Milisi yang Didukung Iran
“Pelayanan vaksinasi Gotong Royong secara teknis mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi,” tuturnya.
Rencananya Vaksin Gotong Royong akan diberikan secara gratis. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi Gotong Royong harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta melaporkan jumlah peserta vaksinasi Gotong Royong.
Jenis vaksin yang akan digunakan pada Vaksinasi Gorong Royong adalah tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.
Jenis vaksin Gotong Royong juga harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Cantik, Terkenal, dan Cerdas, Inilah Aktris Tanah Air yang Kuliah di Luar Negeri dengan Beasiswa
“Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna, dan melakukan pembicaraan supply vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah,” terang Bambang, yang merupakan juru bicara Bio Farma untuk Vaksinasi.
Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN & PT Bio farma. Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab tethadap proses pendistribusian vaksin COVID-19 Gotong Royong ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha.
Untuk mempercepat pendistribusian vaksin, Bambang juga mengatakan bahwa pendistribusian vaksin gotong royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi dapat berjalan lancar, dan tidak akan menganggu vaksin program pemerintah.
Baca Juga: Dijuluki Tanaman Serbaguna, Ini Manfaat Tanaman Singkong
Ia juga menjelaskan bahwa setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.
Terkait dengan penanangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah.
Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN dan Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinukingga, menuturkan bahwa vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi COVID-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: 10 Manfaat Ubi Ungu Bagi Kesehatan, Terutama Meningkatkan Ovulasi Dalam Tubuh Wanita
“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Sebagai penanggung jawab, Kementerian BUMN memastikan bahwa vaksinasi Gotong Rdapat berjalan lancar.***
