Network
PRIANGANTIMURNEWS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aturan tersebut mencantumkan sejumlah kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin untuk para abdi negara.
PP bertujuan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
Baca Juga: Viral! Ratusan Burung Pipit Mati dan Berjatuhan di Balai Kota Cirebon
Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
"Demikian bunyi penjelasan dalam PP yang telah ditandatangani Jokowi pada 31 Agustus 2021 beberapa pekan ini," dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @undercover.id
Salah satu poin dalam PP tersebut yakni mengenai pemberian hukuman disiplin berat bagi PNS yang tidak netral dalam ajang pemilihan umum. Mereka yang melanggar ketentuan itu bisa diberhentikan sebagai PNS.
Baca Juga: Reaksi Cristiano Ronaldo Saat Diganti Jesse Lingard, Kerutan Disusul Obrolan Dengan Solskjaer
Jenis hukuman disiplin berat dalam peraturan tersebut terdiri atas penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan.
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
