Network
PRIANGANTIMURNEWS - Selain dampak terhadap perekonomian masyarakat, bencana yang terjadi juga berdampak terhadap kerusakan maupun hilangnya sumberdaya alam seperti hutan, lahan dan juga ekosistem pesisir.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan berbagai universitas termasuk IPB University.
Salah satunya adalah upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam bencana longsor di Kabupaten Bogor. Hingga kini, masih ada kendala, terutama keberlanjutannya di kegiatan pemulihan.
Oleh karena itu, BNPB mengadakan knowledge sharing bersama Tim Pendampingan Pemulihan Pasca bencana pada 9 Desember 2021.
Yutdam Mudin, SSi, MSi (Universitas Tadulako), Amril Ma’ruf Siregar, ST, MT (Universitas Lampung), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pulang Pisau.
"Diskusi ini bertujuan untuk menyusun strategi pendampingan pemulihan dan peningkatan sumberdaya alam pasca bencana terhadap masyarakat,” ujar Dra Andi.
Menurutnya, strategi keberlanjutan yang diusulkan oleh tim pendampingan pemulihan Sumberdaya Alam antara lain peningkatan kapasitas dan kesadaran kelompok masyarakat bimbingan teknis dan sosialisasi.
Perluasan kawasan rehabilitasi serta pemeliharaan, melakukan penanaman bibit produktif yang sesuai dengan kondisi tanah dan melakukan pemantauan dan evaluasi dari sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pemulihan.
"Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok tani, yaitu 3M (miskin teknologi, miskin informasi, dan miskin anggaran). Pendampingan merupakan kebutuhan kelompok masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kegiatan. Ini tugas lembaga akademisi dan juga pemerintah untuk berbagi informasi serta pengetahuan," tuturnya.
Ia menambahkan, dibutuhkan juga penyusunan anggaran dari BPBD yang bersinergi dengan BNPB.
Pemantauan dan evaluasi juga merupakan hal yang harus dilakukan sehingga meminimalisir masalah dan memaksimalkan output dari kegiatan pemulihan sumberdaya alam.
Dari diskusi ini, Dr Perdinan, MNRE, peneliti senior di Pusat Studi Bencana IPB University menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari usulan pemerintah daerah ke BNPB.
"Usulan tersebut lalu maju ke Kementerian Keuangan yang jika disetujui dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat melakukan rehabilitasi hutan dan lahan," ujarnya.
Menurutnya, pengurangan risiko diharapkan dapat dikurangi dari penambahan vegetasi (tanaman tahunan lokal produktif) yang akan di monitoring dan evaluasi sehingga luaran dari pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan harapan pemerintah.
Kegiatan rehabilitasi ekonomi yang sudah dipaparkan sudah melibatkan masyarakat yang melihat manfaat sosial dan ekonominya.***
