Network
PRIANGANTIMURNEWS- Dosen Statistik Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya, Taufiq Rohman mengatakan dalam pemulihan perekonomian pasca Covid 19 semestinya Pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena hal tersebut jelas membebani masyarakat.
"Ini ancaman serius bagi seluruh masyarakat dimana posisi mayoritas sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid 19," ungkap Taufiq Rohman, Selasa 6 September 2022.
Semestinya, kata dia, Pemerintah harus berpihak terhadap masyarakat yang selama ini terpuruk dikarenakan pandemi Covid 19, dan saat ini tengah membenahi perekonomian bukan malam menambah beban berkelanjutan.
Baca Juga: Terungkap Motif Pelaku Penganiayaan Santri Pondok Gontor Hingga Meninggal, Dua Korban Lainnya Masih
"Dengan menaikan harga BBM efeknya terhadap segala faktor, mulai tarif angkutan hingga kebutuhan bahan pokok biasanya ikut merangkak naik, seharusnya pemerintah berpikir dan berjuang hanya untuk rakyat serta menciptakan kesejahteraan," jelasnya.
Taufiq menegaskan dengan dalih BBM subsidi mayoritas dinikmati kalangan atas, bukan berarti untuk menaikan harga BBM karena dengan alasan tersebut rakyat kecil yang merasakan dampaknya.
"Seharusnya para pemangku kebijakan berpikir ulang bila memang benar berpihak kepada rakyat, mereka di gaji oleh uang rakyat supaya bisa mengurus rakyatnya tanpa membebani rakyat, ini kok lain," tegasnya.
Baca Juga: Mengejutkan, Ini Komentar Ricky Kambuaya Usai Persib Bandung Kalahkan Rans Nusantara 2-1
Dia melanjutkan semestinya dalam mengeluarkan kebijakan harus pro rakyat juga populis sehingga kalau ada ancaman serius tentang krisis energi, bangsa indonesia aman sejahtera tidak terus memberi beban pajak kepada rakyat.
"Tugas mereka yang di gaji oleh rakyat untuk berpikir dan berbuat solutif untuk rakyat indonesia baik tata kelola keuangan, SDA dan SDM, kehebatan yang duduk di kursi empuk itu apa, bila tetap membebani rakyatnya," tuturnya.
Dengan naiknya harga BBM, kata Taufiq, jelas akan memperlebar angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat, dan utang negara menumpuk dan rakyat pula yang harus menanggungnya.
Baca Juga: Luis Milla Liburkan Persib Bandung Hari Ini, Begini Alasannya?
"Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, semestinya bekerja dalam mencari terobosan dan solusi yang baik untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya, prestasi para pembantu presiden ini apa selama ini," ucapnya.
Beberapa kali kenaikan harga BBM di Pemerintahan Jokowi dengan tujuan untuk pemulihan perekonomian tetapi nyatanya ekonomi rakyat belum pulih juga dan hal tersebut merupakan catatan bagi masyarakat Indonesia.
"Keadilan bagi masyarakat itu dimana, sementara masyarakat berjuang dalam pemulihan perekonomian malah ditambah beban dengan kenaikan harga BBM yang otomatis kebutuhan yang lain pun ikut naik," ujarnya.
Baca Juga: Latih Profesionalisme Prajurit TNI AL, Danlanal Bandung Membuka Latihan SAR Bersama di Pangandaran
Taufiq menilai, kebijakan Pemerintah dengan menaikan harga BBM sangat melukai perjuangan masyarakat dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
"Kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM, jelas kebijakan yang tidak pro rakyat, dibeberapa daerah di pelosok yang mayoritas masyarakatnya kategori miskin, banyak SPBU yang tidak menyediakan BBM subsidi dan dengan terpaksa mereka beli BBM non subsidi, mana keadilan dan keberpihakan pemerintah," pungkasnya.
Meski diketahui inilah harga BBM saat ini;
Baca Juga: Menolak BBM Naik, Mahasiswa dan Buruh Siap Beraksi
1. Pertalite awalnya Rp 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter.
2. Solar subsidi asalnya Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter.
3. Pertamax nonsubsidi awalnya Rp 12.500 menjadi 14.500 per liter.***
