Network
PRIANGANTIMURNEWS - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) baru saja disahkan kemarin Selasa, 6 Desember 2022 pada rapat Paripurna DPR tingkat II.
Rapat yang dipimpin oleh wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut digelar dengan tiga agenda yang salah satunya terkait pengesahan RKUHP.
Pada rapat tersebut pimpinan menyatakan bahwa semua fraksi sebelumnya sudah menyetujui terkait pengesahan RKUHP, meskipun ada beberapa fraksi yang setuju dengan adanya catatan.
Baca Juga: Menjelang Pengumuman UMK di Jawa Barat Tahun 2023, Serikat Buruh Se-Jawa Barat Lakukan Aksi Demo
Salah satu fraksi yang setuju dengan adaya catatan adalah fraksi PKS.
Namun pada saat rapat berlangsung, fraksi PKS justru meminta agar beberapa pasal dihapus dan akan diajukan ke MK untuk melakukan penolakan.
Tentu hal itu bertentangan dengan pernyataan awal fraksi tersebut.
Dengan demikian pimpinan rapat tidak memberikan lagi waktu kepada fraksi PKS untuk berbicara dan beralih kepada sambutan dan tanggapan dari Menkumham, Yasonna Laoly.
Setelah Menkumham memberikan sambutannya, pimpinan rapat memberikan waktu kepada fraksi Demokrat untuk memberikan catatannya.
