Network
PRIANGANTIMURNEWS - Muhammad Aminullah, dari pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), DKI Jakarta pada Minggu, 1 Januari 2023.
Menyampaikan perbedaan pendapatnnya mengenai kenaikan tarif transportasi Commuter Line (KRL) justru dapat meningkatkan beban polusi udara di Jakarta.
Kenaikan tarif KRL justru bisa memicu budaya enggan naik kendaraan umum khususnya KRL.
Ditambah polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta masih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Mengejutkan! Temui Babak Baru: Rz Laporkan Risma Ke Polisi, Begini Jelas Polda Banten
“Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber populasi terbesar di Jakarta,” ungkap Aminullah dengan tegas.
Pendapat tersebut muncul didasarkan pada skema baru tarif KRL tahun 2023 yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub). Budi Karya Sumadi saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023, yang terlaksana pada Selasa. 27 Desember 2022.
“Kalau KRL nggak naik (tariff harga). Insya Allah 2023 nggak naik. Kemampuan financial tinggi meski bayat lain, yang average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik,” ungkap Budi.
“Yang kayak bayar sesuai aslinya, mohon maaf yang miskin atau kurang mampu nanti yang dapat subsidi,” ungkap menjelaskan pernyataan Menhub, oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wasal.
Baca Juga: Istimewa! Meski Membela Al Nassr, Ronaldo Masih Bisa Bermain di Liga Champions, Ini Syaratnya!
Kemudian Dishub merincikan perumpamaan tarif KRL adalah Rp 10.000 – Rp. 15.000 asli tanpa subsidi, sementara jika bersubsidi tarif mencapai Rp 3.500. Jarak angka terbilang cukup jauh antara harga untuk asli untuk yang kaya dan subsidi untuk yang kurang mampu.
Namu terkait subsidi KRL, Aminullah menegaskan bahwa bukan permasalahan bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak.
Tetapi lebih kepada peranan transportasi publik dan manfaatnya dalam menekan angka kemacetan, kecelakaan, populasi udara, serta pembuangan emisi gas.
“Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan populasi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementrian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya,” lanjut nya.
Baca Juga: Kasasi Ditolak, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri di Bandung Tetap Divonis Hukuman Mati
Aminullah menyarankan, bahwa daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah lebih baik mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi. Dimana subsidi tersebut dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal alih-alih menaikan harga.
“Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit,” ungkapnya
“Pemerintah harus fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikir ulang,”ungkapnya dengan tegas.
Baca Juga: Video Viral Istri Ngaku Ditertawakan Polisi Saat Laporkan Suami Hilang, Ternyata Hanya Pacaran
Dilaporkan, subsidi kendaraan listrik pribadi memang akan berpotensi menambah jumlah kendaraan di Jalanan karena adanya penurunan harga asli membuat orang mampu lebih senang menggunakan kendaraan listrik pribadi. Serta bukan jawaban atas solusi dalam persoalan kemacetan.***
