Network
Fakta tersebut malah semaki semakin membuat netizen keheranan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Ponpes AL Zaytun.
Lembaga yang memiliki hak untuk membubarkan Ponpes Al-Zaytun yang dicap sesat sampai memicu kemarahan umat Muslim tidak lain adalah Kemenag sendiri.
Lantas bagaimana Kemenag akan membubarkan AL Zaytun, sementara aliran dana masuk selama ini salah satunya bersumber dari Kemenag?
“Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag yang memberikan izin. Izinnya kan ada di Kemenag karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah, dan seterusnya,” lanjutnya.
Baca Juga: Hore! Naik Kereta Cepat Jakarta - Bandung Gratis, Euy! Ini Waktunya!
Ridwan Kamil membuat Tim Investigasi dengan tujuan untuk mencari fakta kebenaran tentang Ponpes Al Zaytun. Dirinya juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki peranan yang adil.
“Saya harus adil mendengarkan dan membentuk tim investigasi,” lanjutnya.
Tim Investigasi beranggotakan penyidik, aparat penegak hukum, MUI dan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut semakin memperumit situasi yang tengah memanas, khususnya di Indramayu. Dimana Forum Indramayu kembali menggelar aksi demo di depan Ponpes A. Zaytun.
Ditambah kasus lama yang kembali mencuat, yakni adanya dugaan ponpes tersebut terafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
