PRIANGANTIMURNEWS- Menjelang Pemilu 2024, dan menyikapi kekosongan Kepala Daerah termasuk di Kota Tasikmalaya selam dua tahun mulai 2022 - 2024.
Lembaga Kajian Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya melaksanakkan seminar nasional Quo vadis pengisian pejabat kepala daerah dari unsur TNI dan Polri.
Seminar nasional jelang pesta demokrasi 2024 kita dari akademisi berhak memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan dan pemikiran ini guna mencegah terjadinya konflik sosial yang mengemuka dan itu pasti terjadi.
Baca Juga: UPDATE KASUS Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Adakah Hubungannya dengan Perebutan Kekayaan Yayasan
"Kita mengkaji saran dan masukan dari mahasiswa ketakutan ketika TNI, Polri masuk pada duk area sipil memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik. Sekali pun didalam politik lokal masyarakat tetap harus diberikan informasi melalui sosialisasi atau diskusi," kata, Dosen Fisip M.Ali Andrias, S.IP.,M.SI. kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com Senin 22 November 2021.
Dalam kondisi apa pun jelang perhelatan pemilu serentak untuk mengisi kekosongan Pjs atau Plt. Pemerintah jangan gegabah untuk menunjuk atau memerintahkan TNI, Polri aktif untuk menjadi pejabat kepala daerah. Dan beberapa pengamat sepakat untuk tidak mengundang TNI, Polri aktip kembali ke jabatan sipil.
"Kostalasi politik nasional ada isu konsolidasi untuk kemenangan salah satu partai. Artinya mereka sudah merasa nyaman dalam priode priode ini. Saya yakin dalam menyikapi, meminij persoalan ini masyarakat sudah piawey. Pada 2017 banyak yang mengolah politik menjadi politik indetitas tentang Islam atau keagamaan yang memang isu paling peka," ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Mokkoji Kitchen
Lanjutnya dampak adanya penunjukan mengisi kekosongan TNI, Polri aktif untuk menjadi kepala daerah malah menjadi memberikan dampak buruk terhadap citra TNI dan Polri dalam tugasnya memberikan keamanan. Artinya kami meminta sebelum menunjuk TNI atau Polri harus menjadi kajian bersama terutama bagi pemerintah dan DPR RI jangan mberikan regulasi yang gegabah.
"Yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan yang berkompeten adalah Rpdaerah yang sebelumnya tidak rawan konflik, namun dengan adanya tindakan yang gegabah malah menjadi konplik. Karena sejatinya persoalan ini bisa di selesaikan oleh ASN itu sendiri," ungkpya.
Untuk menyikapi hal ini terutama di daerah masyarat terutama DPRD haru bisa memberikan masukan, saran ke Mendagri terutama buat Kota Tasikmalaya untuk mengisi kekosongan dua tahun banyak yang menyarankan dari birokrasi atu lebih bagus Wali Kota yang saat ini menjabat karena ia sudah tahu untuk menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga: KLIK DISINI, Download Video YouTube Ke MP3 dan MP4 Dengan Savefrom.net Kualitas Terbaik Downloader
Sementara itu di ungkapkan Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof.Muradi, PH.D. jika bicar kekosongan 2022 - 2024 banyak kepal daerah yang kosong termasuk Kota Tasikmalaya dan itu tidak mungkin di kelola oleh teman teman Kemendagri.
Kalau saya jika memang ASN Sekda memungkinkan untuk mengisi kekosongan ya kenapa tidak apalagi jika tidak ada tujuan untuk maju pada perhelatan pemilu. Kalau ada keinginan untuk maju ya itu beda lagi.
"Kalau saya opsinya tidak mau di perdebatkan, malah saya lebih cenderung untuk mengisi kekosongan, sekdanya jangan dari Provinsi tapi dar daerahnya masing masing, karena mereka lebih paham," ujarnya.
Baca Juga: Alasan Drakor The Red Sleeve Curi Hati Fans K-drama
Seminar nasional di hadiri nara sumber Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof.Muradi, PH.D. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr.Akmal Malik, Dosen Fisip M.Ali Andrias, S.IP.,M.SI. dan dari Mahasiswa Fisip Unsil, Tumpak Beckham.***