PRIANGANTIMURNEWS-Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Selasa, 27 Oktober 2020 meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) provinsi tahap tiga untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Garut. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengklaim jika saat ini kondisi perekonomian Jabar sudah mulai membaik.
Menurut Emil, bansos tahap tiga dari Provinsi Jabar ini mulai digulirkan secara serentak ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Total jumlah penerima bansos di Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini mencapai 1.907.274 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
"Sebanyak 45,1 persen penerima bansos Provinsi Jabar ada di kawasan Bodebek dan Bandung Raya. Bodebek ada 359.567 KRTS, sementara Bandung Raya ada 499.046 KRTS," ujar Emil di sela kegiatan peninjauan di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Garut di Jalan Ahmad Yani, Garut Kota.
Baca Juga: Libur Panjang, Emil Minta Semua Patuhi Protokol Kesehatan
Dikatakannya, daerah paling banyak menerima bansos di Jawa Barat yakni Kota Bandung sebanyak 9,88 persen, disusul Kabupaten Bandung 9,26 persen, Kabupaten Bogor 7,55 persen, KBB 6,32 persen, dan Kabupaten Garut 5,65 persen. Sementara daerah paling sedikit yakni Kabupaten Pangandaran dengan jumlah 0,15 persen dari total KRTS Jabar.
Menurut Emil, sebenarnya sebagian besar sudah berproses di bantuan ketiga ini. Sesuai rencana, bantuan keempat yang akan disalurkan akhir tahun ini akan mengakhiri rangkaian penyaluran bansos provinsi karena ekonomi Jabar sekarang sudah membaik dan bergerak di angka 60 persen.
Dipaparkannya, bansos ini hanya diberikan dalam keadaan darurat seperti saat situasi pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, dia berharap ekonomi Jabar akan terus bergerak hingga 90 persendan dengan demikian tahun depan di Jabar sudah tidak ada lagi penerima bansos.
Baca Juga: Diterjang Banjir Bandang Suami Istri Meninggal Dunia Tertimbun Longsor
Ia juga berharap, sisa waktu di November sampai Desember 2020 ini perekonomian Jabar bisa mendekati 80 sampai 90 persen. Artinya kalau sudah sampai di angka itu, berarti ekonomi Jabar sudah normal lagi dan ia meminta agar masyarakat Jabar benar-benar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Saya doakan ekonomi Garut juga terus membaik sehingga awal tahun depan sudah tidak ada bansos. Karena yang namanya bansos itu adalah darurat, pada saat betul-betul darurat seperti sekarang ini, bansos baru masuk,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga memintaa agar sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat dari program bansos provinsi tidak dimasukan ke dalam kardus lagi seperti yang sudah-sudah. Ia ingin agar sembako dimasukan ke dalam tas yang tampilannya menarik dan bekasnya bisa kembali digunakan untuk belanja.
Baca Juga: Jalan Alternatif Penghubung Garut-Tasik Tergerus Longsor
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang saat itu mendampingi Emil, mengucapkan terima kasih atas bansos yang diberikan Pemprov Jabar. Bantuan ini dinilainya sangat besar manfaatnya apalagi Covid-19 di Kabupaten Garut yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan turun sehingga masyarakat Garut terus mengalami tekanan ekonomi.
Sesuai tujuannya, tutur Helmi, diharapkan dengan adanya bansos ini bisa menjadi salah satu bagian dari upaya perbaikan ekonomi agar ada perputaran uang ataupun barang sehingga ada perputaran ekonomi. Ia pun berharap kasus Covid bisa segera berakhir sehingga perekonomian masyarakat Garut bisa pulih.
Helmi menjelaskan, jumlah penerima bansos di Kabupaten Garut mencapai 107.730 KRTS atau 5,65 persen dari total KRTS di Jabar. Sementara itu, jumlah nominal bansos tahap tiga sebesar Rp350.000 dari semula Rp500.000. Rinciannya, Rp100.000 tunai dan Rp250.000 berupa sembako.
Baca Juga: Tangani Darurat Positif Covid-19, Pemkab Garut Tambah Enam Unit Ambulance
Sementara itu, Koordinator Sub Divisi Logistik, Sri Endang Marwati mengungkapkan, nomimal bansos tahap tiga berkurang karena ada penambahan KRTS dari asalnya 1,3 juta menjadi 1,9 juta. Di satu sisi, APBD Provinsi Jabar makin terbatas.
Sri menambahkan, Pemdaprov Jabar sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan memanfaatkan aplikasi Pikobar dalam proses pembersihan data, sehingga tidak akan ada data ganda atau KRTS yang menerima bansos dua kali.
“Untuk tahap tiga ini kita sudah bekerja sama dengan BPKP untuk cleansing data. Dengan Pikobar juga sudah melakukan 23 proses cleansing, sehingga data yang tahap tiga ini Insyaallah sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ganda atau dobel penerima,” katanya.***