Network
PRIANGANTIMURNEWS - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani Aher angkat bicara soal temuan Kasus Luar Biasa (KLB) Polio.
Kejadia Kasuk Luar Biasa Polio telah terjadi di beberapa daerah. Menurut,Netty ini adalah tantangan baru sistem kesehatan Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Ini persoalan penting yang harus diperhatikan. Jangan karena sudah memegang sertifikat bebas polio sejak 2014, kita menjadi terlena dan tidak mawas diri,"kata, Netty Jumat 19 Januari 2024.
Baca Juga: Iwan Bule: Semoga KLB ini Mampu Melahirkan Pimpinan yang Amanah!
Netty menyebut, salah satu indikator penurunan cakupan polio adalah imunisasi balita terus dilakukan sesuai yang disampaikan WHO.
Berdasarkan data Kemenkes, kata Netty, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir.
Pada tahun 2020, misalnya, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen.
Bahkan, beberapa daerah cakupan vaksinasinya kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.
"Salah satu penyebabnya adalah imbas pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu," ujar Netty.
"Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya penurunan cakupan imunisasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, Netty mendukung langkah Kemenkes RI yang menyelenggarakan imunisasi polio tambahan atau Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio (Sub PIN Polio).
"Kegiatan PIN Polio harus disosialisasikan ke masyarakat agar efektif dan dapat mencegah munculnya kasus polio di masa depan."ujarnya.
Baca Juga: Penolakan KLB Demokrat diputuskan Pengadilan, Rachland Nashidik: Moeldoko Lebih Baik Mundur
Politisi DPR RI dari dapil Cirebon-Indramayu, Netty, mendesak pemerintah untuk menerapkan vaksinasi polio sesuai dengan pedoman WHO.
“Pastikan vaksinasi polio dilakukan sesuai dengan pedoman WHO, yaitu, soal cakupannya yang harus di atas 95 persen,” ujarnya.
Netty juga mendorong, pemerintah mencegah disinformasi soal vaksinasi polio dengan menggandeng berbagai pihak.
“Jangan sampai masyarakat resisten terhadap vaksinasi akibat disinformasi,"ujarnya.
Baca Juga: WHO Klaim 10 Juta Warga Ukraina Berisiko Alami Gangguan Mental Akibat Konflik
Libatkan berbagai stakeholder untuk mencegah menyebarnya hoax.
"Masyarakat harus dicerdaskan bahwa vaksinasi pada saat ini adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah,” ujarnya. ***
