Pantau Penyaluran Bansos di Garut, Emil Klaim Ekonomi Jabar Sudah Membaik

- 27 Oktober 2020, 21:00 WIB
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil secara simbolis menyerahkan bansos
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil secara simbolis menyerahkan bansos /Eep Handy/

“Saya doakan ekonomi Garut juga terus membaik sehingga awal tahun depan sudah tidak ada bansos. Karena yang namanya bansos itu adalah darurat, pada saat betul-betul darurat seperti sekarang ini, bansos baru masuk,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Emil juga memintaa agar sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat dari program bansos provinsi tidak dimasukan ke dalam kardus lagi seperti yang sudah-sudah. Ia ingin agar sembako dimasukan ke dalam tas yang tampilannya menarik dan bekasnya bisa kembali digunakan untuk belanja.

Baca Juga: Jalan Alternatif Penghubung Garut-Tasik Tergerus Longsor

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang saat itu mendampingi Emil, mengucapkan terima kasih atas bansos yang diberikan Pemprov Jabar. Bantuan ini dinilainya sangat besar manfaatnya apalagi Covid-19 di Kabupaten Garut yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan turun sehingga masyarakat Garut terus mengalami tekanan ekonomi.

Sesuai tujuannya, tutur Helmi, diharapkan dengan adanya bansos ini bisa menjadi salah satu bagian dari upaya perbaikan ekonomi agar ada perputaran uang ataupun barang sehingga ada perputaran ekonomi. Ia pun berharap kasus Covid bisa segera berakhir sehingga perekonomian masyarakat Garut bisa pulih.

Helmi menjelaskan, jumlah penerima bansos di Kabupaten Garut mencapai 107.730 KRTS atau 5,65 persen dari total KRTS di Jabar. Sementara itu, jumlah nominal bansos tahap tiga sebesar Rp350.000 dari semula Rp500.000. Rinciannya, Rp100.000 tunai dan Rp250.000 berupa sembako.

Baca Juga: Tangani Darurat Positif Covid-19, Pemkab Garut Tambah Enam Unit Ambulance

Sementara itu, Koordinator Sub Divisi Logistik, Sri Endang Marwati mengungkapkan, nomimal bansos tahap tiga berkurang karena ada penambahan KRTS dari asalnya 1,3 juta menjadi 1,9 juta. Di satu sisi, APBD Provinsi Jabar makin terbatas.

Sri menambahkan, Pemdaprov Jabar sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan memanfaatkan aplikasi Pikobar dalam proses pembersihan data, sehingga tidak akan ada data ganda atau KRTS yang menerima bansos dua kali.

“Untuk tahap tiga ini kita sudah bekerja sama dengan BPKP untuk cleansing data. Dengan Pikobar juga sudah melakukan 23 proses cleansing, sehingga data yang tahap tiga ini Insyaallah sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ganda atau dobel penerima,” katanya.***

Halaman:

Editor: Aep Hendy


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah