PRIANGANTIMURNEWS - Isu Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup mencuat setelah adanya dugaan kebocoran informasi perkara putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Bocoran informasi itu pertama disampaikan Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia lewat unggahan di twitternya pada Minggu, 28 Mei 2023.
Denny menyebut dirinya telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya terkait putusan MK soal pemilihan umum dengan proporsional tertutup.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Bantah Dugaan Kebocoran Putusan Terkait Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
"Pagi ini, saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,"
Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial twitternya @dennyindrayana.
"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ungkapnya.
"Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba (Orde Baru): otoritarian dan koruptif," tegasnya.
Baca Juga: Tanggapan SBY Soal Kabar Perubahan Sistem Pemilu 2024 Jadi Proporsional Tertutup
"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun," lanjutnya.
Bahkan Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan mempertanyakan dengan tegas jika Pemilu Tertutup benar-benar diadakan.
"Pertanyaan pertama kpd MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai?" tanya SBY.
Bahkan SBY pun menegaskan jika Pemilu Tertutup tetap dipaksakan terselenggara tahun 2023, maka akan terjadi kerusuhan besar (Chaos Politik).
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Legalisasi Ganja Untuk Medis, Karena Potensi Ketergantungan Tinggi
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," tegasnya.
SBY juga mengingatkan jika tidak memiliki alasan yang jelas, akan sulit untuk diterima. Bahkan oleh rakyat sekalipun, cenderung menyiratkan kekuasaan manipulatif.
"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya,"
Dengan bijaksana, Mantan Presiden Indonesia itu mengingatkan bahwa Undang-Undang SIstem Pemilu berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan MK.
"Sesungguhnya penetapan UU ttg sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini," tegasnya.
Baca Juga: Soal Pernyataan Sistem Pemilu yang Menimbulkan Polemik, Ketua KPU Minta Maaf
"Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," lanjutnya.
Hingga saat ini, terdapat delapan fraksi Partai Politik yang menolak penyelenggaraan pemilihan proporsional tertutup.
Partai tersebut diantaranya adalah Demokrat, NasDem, PKS, PAN, PPP, Gerindra, Golkar, PKB.
Namun hal yang cukup ganjil, satu satunya Fraksi partai politik pendukung sistem Pemilu Tertutup adalah PDIP. Fraksi mayoritas di pemerintah.
Jelas hal tersebut menimbulkan pertanyaan faksi lain, bahkan masyarakat pada umumnya yang heran dengan sikap Fraksi PDIP.
Seolah menyiratkan kebijakan Orde Baru, sebagaimana tersirat oleh Denny. Akankah PDIP berniat untuk memunculkan kegelapan Orde Baru?
Walau demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkonfirmasi belum ada kejelasan pasti saat dilakukan klarifikasi ke MK.
"Jadi, belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian enam banding tiga, atau lima banding empat, dan sebagainya; itu belum ada," ungkapnya.***