Network
Polisi dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan agar kasus kriminal dapat terus turun.
“Sudah saatnya polisi menuju tahap ini, terutama untuk memastikan Polisi yang tanggap, mengayomi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,"ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Mahfud Jadi Presiden KTP Sakti Jamin Distribusi Bansos Tepat Sasaran
"Terlebih, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan digitalisasi kepolisian. Digitalisasi Kepolisian yang diterapkan bukan state surveillance seperti Tiongkok,” ungkap Guru Besar Unpad Muradi.
Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif dijalankan oleh Polisi.
Dengan upaya digitalisasi, Polisi menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat bisa mendapatkan rasa keamanan dan akses pelayanan publik oleh Polisi dengan transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar (pungli).
Kebijakan lain yang akan didorong oleh Ganjar-Mahfud adalah keadilan restoratif.
Usulan tersebut berangkat dari upaya penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku sehingga menjadi alternatif pemidanaan dengan pemberlakuan hukum sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen visi misinya.
Namun, Ganjar-Mahfud menekankan keadilan restoratif tidak akan berlaku untuk kejahatan berat, apalagi pada kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan.***
