Network
PRIANGANTIMURNEWS - Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk memotong subsidi batu bara di tengah transisi hijau
Bank Dunia juga mendesak Indonesia untuk mencabut kebijakan yang memaksa para penambang untuk memasok sejumlah batu bara bersubsidi kepada perusahaan listrik negaranya.
"Perusahaan listrik yang dikatakan telah mendorong penggunaan bahan bakar kotor dalam pembangkit listrik."dikutip priangantimurnews.pikiran-
Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari laporan yang dirilis pada hari Kamis yang dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak investasi swasta dalam energi terbarukan di Indonesia.
Rekomendasi itu untuk membantu negara mencapai target menjadi netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Negara Asia Tenggara adalah pengekspor batubara termal terbesar secara global dan di antara sepuluh besar penghasil gas rumah kaca.
Baca Juga: Penyerang Tengah Milik Persik kediri Youssef Ejazzari, Masuk Daftar Incaran Persib Bandung
Indonesia memiliki apa yang disebut kebijakan Kewajiban Pasar Domestik (Domestic Market Obligation/DMO) di mana penambang batu bara harus memasok 25 persen produksi tahunan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan harga maksimum US$70 per ton, jauh di bawah harga pasar saat ini.
Kebijakan tersebut telah secara efektif mensubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara, kata Bank Dunia.
"Ini mendorong lebih banyak konsumsi karbon, yang mengirimkan sinyal harga yang terdistorsi, yang menghambat transisi ke sumber energi yang lebih bersih, mengurangi investasi swasta ke energi terbarukan." kata Habib.
Bank juga merekomendasikan perubahan aturan tentang persyaratan kandungan lokal minimum untuk proyek energi karena hal ini telah meningkatkan biaya proyek dan menghambat persaingan.
Untuk panel surya, Indonesia memiliki persyaratan kandungan lokal minimum 40 persen yang diharapkan dapat ditingkatkan lebih lanjut di masa mendatang.
Di bawah simulasi Bank Dunia, lebih banyak investasi swasta akan memastikan transisi energi memiliki dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Bank Dunia menyebut, rumah tangga miskin dan rentan perlu dilindungi selama fase transisi utama, ketika pemerintah diperkirakan akan menaikkan tarif listrik secara bertahap untuk memberi PLN pendapatan guna membiayai investasinya.
PLN pada bulan September mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia menjadi 25 persen dari bauran energinya.
Pada tahun 2030 dengan tidak lagi menjalankan proyek batubara baru dan berinvestasi dalam tenaga surya dan tenaga air, antara lain.
Energi terbarukan saat ini menyumbang sekitar 12 persen dari sumber energi Indonesia, sementara batu bara menyumbang sekitar 60 persen.***
