PRIANGANTIMURNEWS – Mengaku sudah moderat, Pemerintah Taliban di Afghanistan malah dilaporkan kembali mencabuk warga.
Taliban dilaporkan kembali menerapkan hukuman cambuk kepada masyarakat yang dianggap melakukan melanggar moral di Afghanistan.
Para korban merupakan 14 warga di Provinsi Logar, sebelah timur Afghanistan, mereka didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman pencambukan.
Baca Juga: Bangga! Bocah Indonesia Ini Digandeng Ronaldo di Pertandingan Portugal vs Ghana
Mereka diduga telah bersalah karena kasus zina, pencurian dan LGBT. Dari tiga orang, diantaranya adalah perempuan.
Atas tuduhan tersebut, para terdakwa dicambuk di salah satu stadion pada Rabu (23/11), yang eksekusinya ditonton oleh masyarakat Afghanistan.
Taliban dilaporkan sudah dua kali menjatuhkan hukuman cambuk dalam sebulan terakhir.
Sebelumnya, Taliban telah menjatuhkan hukuman cambuk kepada 19 orang di provinsi Takhar.
Baca Juga: Kalah 1-3 dari Senegal, Qatar Jadi Tuan Rumah Terburuk Sepanjang Sejarah Piala Dunia
Serangkaian hukuman ini terjadi tepat seminggu setelah kelompok Islamis “memberlakukan hukum Syariat Islam” di negara tersebut.
Ada kekhawatiran tindakan ekstrem yang dilakukan Taliban selama menguasai Afghanistan di akhir era 90-an akan terulang kembali.
Sikap Taliban dalam menertibkan warga bertentangan dengan janji-janji yang mereka berikan pada saat merebut Kabul dari pihak Barat tahun lalu.
Kala itu, para petinggi Taliban berjanji hukum Syariat yang mereka anut sudah lebih toleran dibandingkan dengan masa lalu.
Baca Juga: Terharu! Bayi Lahir di Pengungsian, Ridwan Kamil Langsung Beri Nama, Update Korban Gempa Cianjur
Namun, janji-janji itu gagal meyakinkan negara-negara yang mendukung pemerintahan sebelumnya. Afghanistan mendapat sanksi internasional sejak Taliban kembali berkuasa, yang memperburuk kondisi kehidupan warganya.
Rakyat Afghanistan bergantung pada bantuan internasional, yang artinya mereka semakin sulit mendapatkan bantuan makanan dan medis akibat sanksi tersebut.
Kepemimpinan Taliban terbelah menjadi dua kubu. Satu pihak ada yang bersikeras menerapkan hukum Syariat seperti dulu kala.
Sedangkan kubu satunya lagi berusaha mengurangi paham radikal guna menghindari kecaman internasional.***