Network
PRIANGANTIMURNEWS- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat (Jabar) akhirnya menyetujui tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di daerahnya. Secara resmi, Pemprov dan DPRD Jabar telah menandatangani surat persetujuan bersama penetapan tiga CDPOB tersebut.
Penandatanganan surat persetujuan bersama penetapan tiga CDPOB tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang CDPOB, Jumat 4 November 2020 di gedung DPRD Jabar. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil, menyebutkan tiga CDPOB yang disetujui Pemprov dan DPRD Jabar yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat. Menurutnya, kebijakan penataan daerah di Pemprov Jabar tertuang dalam misi tiga RPJMD 2018-2023.
Baca Juga: Sebanyak 18 Rumah Tertimbun dan 55 Lainnya Terancam Akibat Longsor di Talegong
"Misi tiga RPJMD tersebut yakni mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan,” ujar Emil sebagaimana tertuang dalam rilis yang dikeluarkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Jumat 4 November 2020.
Emil menjelaskan, dalam pasal 33 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.
Jika kedua persyaratan tersebut telah dipenuhi, kata Emil, maka ia dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI. Ketiga CDPOB yang baru saja disetujuinya bersama DPRD Jabar, dinilainya telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Pjs Bupati Pangandaran Ciptakan Lagu 'Janjiku Pada Dua Pantai'
Ia menyebutkan, atas usulan pemerintah daerah induk, terdapat tiga CDPOB yang paling siap di wilayah Provinsi Jabar yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Mereka dinilai telah melengkapi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan
administrasi sebagaimana yang telah ditentukan.
Diungkapkannya, Kabupaten Sukabumi Utara terdiri dari 21 kecamatan dan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Cibadak. Sedangkan Kabupaten Garut Selatan terdiri dari 15 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Mekarmukti. Sementara, tambahnya, Kabupaten Bogor Barat terdiri dari 14 kecamatan, dan lokasi ibukota daerah berada di Kecamatan Cigudeg.
Menurut Emil, Pemprov Jabar mengusulkan kepada DPRD Jabar untuk dilakukan pembahasan serta persetujuan bersama sebagai pemenuhan persyaratan administrasi di tingkat provinsi.
Baca Juga: Jeje: Kampanye Melalui Daring Saat Pandemi Covid-19 Lebih Sistematis
"Dengan telah selesainya seluruh pembahasan terkait rencana usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan, maka tahapan selanjutnya Pemprov Jabar akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah di tiga lokasi daerah induk atau calon daerah persiapan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Emil menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi Jabar yang telah bersinergi dalam mewujudkan penyiapan dan pengusulan pembentukan CDPOB ini. Selama ini semua pihak dinilainya telah dengan serius mendorong pembentukan CDPOB tiga daerah ini.
Lebih jauh Emil menyampaikan, atas usulan Pemprov Jabar, pemerintah pusat akan melakukan penilaian mengenai persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi di tiga daerah tersebut. Hasil penilaian akan disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.
Baca Juga: Deklarasi Kemerdekaan Papua Hanya Sebatas Remaja yang Masturbasi di Kamar Mandi
"Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pemerintah akan membentuk tim independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan yang terdiri atas tujuh parameter," ucap Emil.
Lebih jauh diungkapkannya, ketujuh parameter tersebut yakni geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Emil berharap berharap apabila pembentukan daerah persiapan terwujud dengan lancar, maka semua efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terwujud.
Baca Juga: Pengedar Sabu Seberat 2 Kg Ditangkap Timsus BNNP Jabar
Selain itu, tambahnya, diharapkan pula akan terjadi percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik meningkat, pelayanan semakin cepat dan dekat dengan masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan secara umum juga akan meningkat.***
