Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemerintah merencanakan akan membangun Tol Soreang-Ciwedey-Pangalengan.
Namun pembangunan jalan tol tersebut seperti tidak akan berjalan mulus, karena banya yang menentang.
Salah satunya yang menentang pembangunan jalan tol Soreang-Ciwedey-Pangalengan datang dari para aktivis lingkungan.
Baca Juga: MUI Pastikan Akan Melakukan Sholat Jenazah, meski Sebelumnya telah Sholat Ghaib
Penentangan itu muncul karena menurut para aktivis, pembangunan jalan tol di Ciwidey dan Pangalengan dinilai akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Selatan (KBS).
Demikian salah satu poin yang diserukan dalam unjuk rasa para aktivis lingkungan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis 9 Juni 2022.
Unjuk rasa tersebut digelar sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup.
Baca Juga: Jenazah Eril Akan Tiba di Indonesia pada Hari Minggu, dan Dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022
Dikutip priangantimurnews.com dari Pikiran Rakyat, Koordinator aksi, Wahyudin menyatakan, rencana pembangunan jalan tol di Ciwidey dan Pangalengan tidak sejalan dengan kehendak masyarakat, terutama yang ingin menyelamatkan KBS sebagai kawasan strategis buat pengendalian bencana.
"Tentunya dengan membangun jalan tol, ini akan mengubah fungsi, mengalihfungsikan kawasan, dan akan berdampak terhadap penyusutan air, habitat hewan, juga mengubah fungsi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan cagar alam, dan lain sebagainya," katanya.
Selain itu, dia menyatakan, rencana pembangunan jalan tol tersebut juga tidak diawali dengan kajian akademis atau kajian ilmiah.
Baca Juga: Rumah Warga di Malangbong Garut Roboh, BPBD Pastikan Lubang Penyebab Rumah Roboh Bukan Faktor Alam
"Tahu-tahu rencana ini disosialisasikan. Kami sangat menolak keras," ujar Wahidin, yang merupakan Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat.
Menurut dia, perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bandung saat ini sudah semakin tinggi, bahkan mencapai 15-20 hektare dalam setahun, yang pada akhirnya turut memengaruhi perubahan iklim.
Alih fungsi lahan itu terjadi di bantaran sungai, persawahan, hingga perbukitan.
Baca Juga: Sopir Truk Pembeli Gadis Cantik Jadi Buronan Satreskrim Polres Garut
"Hal itu juga tidak terlepas dari intervensi izin-izin wisata alam yang begitu marak, lalu izin-izin tambang. Belum lagi penurunan fungsi cagar alam, intervensi pembangunan infrastruktur, hingga lahan-lahan kritis yang belum terselesaikan," paparnya.
Wahidin mengatakan, kondisi tersebut telah memicu kejadian bencana banjir dan longsor, termasuk banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di daerah Ciwidey.
Apalagi, dia menambahkan, lahan kritis di Kabupaten Bandung diprediksi sudah mencapai lebih dari 30 hektare.
Baca Juga: Jasad Emmeril Kahn Mumtadz Ditemukan: Ridwan Kamil Ucapkan Syukur dan Terima Kasih
"Kami tidak seiring dengan rencana Pak Bupati maupun pemerintah provinsi untuk membangun jalan tol, karena tidak berbanding lurus dengan itikad kami untuk menyelamatkan kawasan Bandung Selatan," katanya.***(Hendro Husodo/pikiran rakyat)
