PRIANGANTIMURNEWS - Presiden Jokowi menyebut, pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Namun anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 ini telah meningkat tiga kali lipat dari
Rp 152, triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus.
Jokowi menyebut, ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi bbm sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian
dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Saya sebetulnya inginnya harga BBM didalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," katanya.
Jokowi menilai, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
"Semestinya uang negara itu lebih diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujarnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Harga BBM Naik, Ini Rinciannya, Presiden Jokowi: Pemerintah Akan Mengalihkan Subsidi!
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkab langkah-langkah antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) sebesar Rp12,4 triliun yangdiberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan diberikan mulai bulan september hingga empat bulan kedepan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.
Bahkan Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan bantuan untuk nelayan.
Baca Juga: Gratiskan Tiket Hingga Dapat Makanan, Klub Sepakbola Atta Halilintar Tetap Sepi Penonton
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan terhadap masyarakat yg kurang mampu," katanya.***