PRIANGANTIMURNEWS - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut buka suara terkait tentang isu pemilihan proporsional tertutup atau pemilihan umum tertutup.
Cuitan Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia pada Minggu, 28 Mei 2023 tampaknya beitu menarik perhatian SBY.
Selain menyinggung tentang Partai Demokrat, SBY juga ikut mengkritik dan memperingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) terbuka ke tertutup.
Baca Juga: Argentina U20 vs Nigeria U20 di Piala Dunia U20: Pratinjau, Jadwal, H2H, Prediksi Skor
Presiden SBY menyampaikan jika apa yang disampaikan Denny benar. Hal tersebut akan menjadi isu besar di dunia politik Indonesia.
"Jika yg disampaikan Prof Denny Indrayana reliable, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka," ucap SBY.
"Maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," tegas SBY.
Dengan tegas SBY mempertanyakan sekaligus mengingatkan MK, jika sistem pemilu benar-benar diubah.
Baca Juga: USA U20 vs Selandia Baru U20 di Piala Dunia U20: Pratinjau, Jadwal, H2H, Prediksi Skor
"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai?" tanya SBY.
SBY juga menyebut tindakan tersebut hanya akan menimbulkan 'chaos politik'.
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik," tegas SBY
Mantan presiden Indonesia tersebut juga menegaskan jika perubahan sistem pemilu akan sulit diterima oleh rakyat.
Baca Juga: Waspada! Penyakit LSD Muncul Jelang Idul Qurban, Inilah Penjelasannya
"Pertanyaan kedua kpd MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi?" tanya SBY.
"Sesuai konstitusi, domain. Wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dgn konstitusi, bukan menetapkan UU mana yg paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?"
Dirinya juga mengingatkan Presiden, DPR dan MK harus akuntabel di hadapan Rakyat.
"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya," tegasnya
Baca Juga: Bawa 75 Kg Sabu dan 40.000 Ekstasi Dua Oknum TNI Divonis Penjara Seumur Hidup
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat,"
Terakhir SBY mengingatkan bahwa penetapan undang-undang tentang sistem pemilu bukan berada di tangan MK. Melainkan di tangan Presiden dan DPR.
"Ketiga, sesungguhnya penetapan UU ttg sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK," tegas SBY.
"Mestinya Presiden & DPR punya suara ttg hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar." tegasnya.
Baca Juga: Waspada! Penyakit LSD Muncul Jelang Idul Qurban, Inilah Penjelasannya
SBY juga menegaskan jangan sampi MK justru malah menjadi pengganggu dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Dalam menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka," ungkapnya
"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola krisis ini. Semoga tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Kasihan rakyat," tegasnya.
SBY menyindir MK harus lebih mendengarkan suara rakyat, menyempurnakan Pemilu Terbuka dibanding dengan mengubahnya ke sistem pemilu tertutup.
Baca Juga: Ankaragucu vs Galatasaray di Liga Super Turki: Pratinjau, Jadwal, H2H, Prediksi Skor
Hal tersebut hanya akan mengingatkan rakyat terhadap kondisi perpolitikan orde baru.***